Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan KPK soal Aliran Dana yang Munculkan Nama Amien Rais

Kompas.com - 05/06/2017, 23:02 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan aliran dana yang masuk ke rekening salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, kepada utusan Amien yang mendatangi Gedung KPK hari ini.

Adapun politisi PAN yang menjadi utusan Amien Rais yang datang di antaranya Drajad Wibowo, Hanafi Rais, dan Idrus Sambo.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses persidangan, KPK menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti.

Tentu saja, kata dia, selain mengungkap indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan alat kesehatan yang dilakukan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, KPK juga perlu mengurai pihak-pihak yang berkaitan dengan aliran dana tersebut.

"Maka kami menemukan, setelah ada pembayaran dari Depkes ke Indofarma, kemudian ada pembayaran dari Indofarma ke PT Mitra Medidua. Kemudian ada dana pada rekening salah satu saksi, dan itu diakui oleh saksi," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin sore (5/6/2017).

Febri menambahkan, rekening saksi ini juga merupakan rekening dari Yayasan Soetrisno Bachir Foundations. Di dalam fakta persidangan, dari rekening itu pula ada bukti transfer rekening ke sejumlah pihak.

(Baca juga: Soetrisno Bachir Sebut Tak Ada Aliran Dana Alat Kesehatan, Hanya Pinjaman)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Politisi PAN Dradjad Wibowo (dua kanan) memberikan keterangan pers di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (5/6/2017). Perwakilan ini direncanakan bertemu pimpinan KPK untuk memberikan keterangan soal penyebutan nama Amien Rais dalam sidang dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari.
Bahkan, lanjut Febri, dari fakta persidangan KPK juga menemukan ada aliran dana lain sebelumnya, yang masuk ke rekening tersebut.

"Ini penting kami sebut karena KPK tidak bisa menyembunyikan fakta persidangan," ucap Febri.

"Tadi kami sampaikan ke Drajad Wibowo dan empat orang lain, konstruksi dana seperti itu. Aliran dana yang kami ungkap berdasarkan bukti yang ada di persidangan," ujarnya.

(Baca juga: Kepada Utusan Amien Rais, KPK Jelaskan soal Aliran Dana Korupsi Alkes)

Febri mengakui, kasus ini cukup panjang jika ingin dilihat dari aliran dananya. Sebab, pada mulanya kasus ini merupakan hasil kerja sama antara Kepolisian dengan KPK.

Namun, setelah diambil alih oleh KPK, dan dilakukan investigasi, ditemukanlah bukti-bukti baru. Atas dasar itu, KPK tidak bisa hanya berhenti pada mengungkap penyelewengan pengadaan alat kesehatan saja.

"Karena kami menemukan bukti, fakta-fakta bahwa terkait pengadaan itu ada dimensi lain, pihak yang diduga diperkaya di sini," kata Febri.

"Fakta persidangan yang muncul, dari keterangan salah satu saksi yaitu ada penunjukkan langsung," ucapnya.

Kompas TV Jurnalis Kompas TV, Maharani berkesempatan berbincang dengan Dradjad Wibowo seusai mengunjungi KPK siang tadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com