Golkar Pertimbangkan Bantuan Hukum bagi Kader yang Jadi Tersangka KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, mengatakan pihaknya masih menunggu kajian tim hukum partai untuk memutuskan apakah akan memberikan bantuan hukum kepada politisi Partai Golkar, Markus Nari. Markus ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK.

Namun, Golkar mempertimbangkan untuk memberikan bantuan hukum pada anggota Komisi II DPR itu.

"Sebagai kader Golkar layaknya bantuan-bantuan hukum tetap kami berikan pada kader-kader kami yang ada masalah untuk lebih bisa konsentrasi dalam menjalankan proses hukum di KPK," kata Novanto saat ditemui di acara buka puasa bersama di kediaman Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Sabtu (3/6/2017).

Markus Nari saat ini tercatat sebagai anggota Komisi II DPR.

Terkait kemungkinan mencopot Markus sebagai anggota, Novanto mengatakan akan menunggu kajian dari Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar, Kahar Muzakir.

"Untuk proses-proses selanjutnya kita sabar saja menunggu," kata dia.

KPK menetapkan Markus sebagai tersangka karena diduga telah memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan. Ia juga disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar dalam pengadaan e-KTP.

Baca juga: Markus Nari Diduga Pengaruhi Miryam Sebelum Bersaksi di Sidang E-KTP

Markus telah membantah hal itu saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017). Markus disangka telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Harta Markus Nari yang Dilaporkan ke KPK Lebih dari Rp 20 Miliar