Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dekati Teroris, BIN Dorong Konsep "One Stop Service Intelligence"

Kompas.com - 03/06/2017, 17:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto memperkenalkan konsep baru deradikalisasi, yakni one stop service intelligence. Secara sederhana, one stop service intelligence adalah pendekatan antarpersonal kepada teroris dan berupaya membimbing mereka kembali ke jalan yang benar.

Wawan mengatakan, dirinya sudah mempraktikan konsep itu.

"Saya secara pribadi bertemu dengan teman-teman eks (pelatihan militer kelompok teroris di) Afganistan, eks (anggota) latihan militer Moro (Filipina) dan ISIS sendiri. Saya mendapatkan kepercayaan dari mereka," kata Wawan dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Sabtu (3/6/2017).

Ia mengatakan bahwa mendapatkan kepercayaan adalah tahap pertama konsep tersebut. Tidak diduga, Wawan malah banyak mendapat informasi tentang seluk-beluk aktivitas kelompok mereka. Informasi itu mulai dari penyebaran pemahaman radikal dari Suriah ke Indonesia hingga metode penyelundupan senjata.

Setelah mendapatkan kepercayaan, kata Wawan, dia mulai memperdebatkan dan mempertentangkan pemahaman radikal sang teroris.

"Begitu mereka blak-blakan itu, saya peluk dia. Saya lalu bilang, 'Hey, kita ini mau jadi bangsa gila yang akan terus menyulut dendam berkepanjangan atau mau selesai. Lupakan dan tatap masa depan?'" ujar Wawan.

Baca juga: Cerita Mantan Teroris Gagal Kerja Ojek Online akibat Stigma...

"Kalau kita tetap memendam dendam sejarah, maka akan kembali ke zaman Ken Arok. Lalu apa gunanya? Padahal kalau kita bicara, ketemu kok masalahnya. Ada hitung, mari kita hitung. Ada rembuk, mari kita rembuk bareng," lanjut dia.

Seiring dengan itu, sang teroris harus dibantu dari sisi finansial. Misalnya, memberikan pekerjaan yang disukai. Perlahan-lahan, sang teroris akan sadar dan kembali ke jalan yang benar.

Dengan konsep one stop service intelligence itu, Wawan klaim, program deradikalisasi berhasil 95 persen. Hanya lima persen teroris yang kembali ke kelompok lamanya.

"Hanya lima persen yang gagal. Tapi yang lima persen inilah yang terus memviralkan diri. Catatan kami, ada 46.000 akun Twitter dan 4.800 situs yang digunakan ISIS untuk mempublikasikan ajaran mereka," ujar Wawan.

Lihat juga: Pejabat BIN Sebut 2.691 Terduga Teroris Sedang Dipantau

Karena itu, pendekatan melawan terorisme bukan melulu lewat penindakan hukum. Meski tidak berhasil 100 persen, konsep one stop service intelligence itu bisa menjadi model baru Indonesia dalam memberantas terorisme dengan cara-cara yang lebih humanis.

Wawan berharap, konsep tersebut diakomodasi juga di dalam Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini masih dibahas di DPR RI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com