Ini Alasan Polri Ingin Bentuk Densus Tipikor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menilai, wacana pembentukan Detasemen Khusus Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian RI perlu segera direalisasikan.

Menurut dia, selama ini banyak kasus korupsi di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri yang "mandeg" karena sejumlah keterbatasan.

"Dittipikor Bareskrim terbatas oleh aturan SOTK, jumlah personel, anggaran juga terbatas karena bagian dari (anggaran) reserse," ujar Setyo, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Oleh karena itu, Polri perlu membentuk satuan kerja khusus semacam Densus 88 Antiteror, tetapi khusus menangani kasus korupsi.

Dengan jumlah personel yang cukup dan anggaran terpisah, Polri berharap lebih leluasa menindak kasus korupsi.

"Artinya Komisi III dan Polri ingin memperkuat Dittipikor yang diharapkan bisa lebih banyak tangani kasus korupsi dengan anggaran berbeda dan personel berbeda," kata Setyo.

Baca: Anggota Komisi III: Polri Akan Bentuk Densus Tipikor setara KPK

Setyo mengatakan, untuk menangani satu kasus setidaknya dibutuhkan anggaran Rp 200 juta.

Hal tersebut untuk kebutuhan memeriksa saksi, memanggil ahli, dan sebagainya.

Saat ini, Polri masih mengkaji wacana tersebut dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Kami koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara menyangkut penambahan personel, perubahan SOTK. Moga-moga bisa dengan cepat," kata Setyo.

Pembentukan Densus Tipikor ini sudah disetujui sebagai salah satu kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dan Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian, Selasa (23/5/2017).

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, awalnya dalam rapat tersebut sejumlah anggota Komisi III mempertanyakan peranan Polri yang melempem dalam pemberantasan korupsi.

Baca: Fadli Zon Harap Densus Tipikor Polri Tak Berebutan Pengaruh dengan KPK

Kapolri, kata Masinton, menegaskan bahwa personelnya memiliki kemampuan dalam menangani kasus-kasus korupsi.

Hanya saja, selama ini terkendala anggaran untuk mendukung kinerja pemberantasan korupsi.

Sebab, anggaran operasional dan tunjangan untuk kepolisian sangat kecil dan berbeda jauh dengan KPK.

Akhirnya, Komisi III dan Kapolri pun sepakat dibentuknya Densus Tipikor dengan anggaran khusus.

Kesepakatan ini dituangkan secara tertulis ke dalam poin keenam kesimpulan rapat.