Jika Saksi Pemilu Dibayar Negara, Harus Dikaji Mekanisme Penyalurannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati menilai, dana saksi pemilu belum tepat diterapkan saat ini.

Ia menyoroti usulan wacana pembiayaan saksi pemilu melalui anggaran negara.

Wacana ini diusulkan masuk dalam Rancangan Undang-Undnag Pemilu yang tengah dibahas DPR.

Menurut Khoirunnisa, dana yang akan dikeluarkan oleh negara sangat besar dan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Kalau pada pemilu lalu ada sekitar 500 ribu TPS (tempat pemungutan suara) dan parpol yang ikut pemilu ada 15, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Kalau satu orangnya dibayar Rp 300 ribu atau sama dengan honor panswas di tiap TPS," ujar Khoirunnisa, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Selain itu, perlu sistem yang tepat untuk mengatur penyaluran dana tersebut.

Baca: Pemerintah Harus Tolak Usulan DPR soal Dana Saksi Pemilu

"Ini mau dikasih lewat siapa, KPU atau Bawaslu? Ini kan bukan kewenangannya, apakah ke parpol?" tambah Khoirunnisa.

"Kalau (penyalurannya) ke parpol, bagaimana pertanggungjawabannya?" kata dia.

Khoirunnisa mengatakan, dana s aksi pemilu merupakan kewajiban partai.

Jika alasannya, dana saksi digulirkan untuk memperkuat pengawasan saat pemungutan suara, selama ini hal itu sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu melalui panitia pengawas pemilu.

"Kita sudah punya pengawas pemilu, kenapa tidak diperkuat saja struktur pengawasan pemilu?" ujar Khoirunnisa.

Sebelumnya, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menyarankan agar pemerintah bersikap tegas terhadap usulan DPR tersebut.

Baca: Dana Saksi Pemilu Dinilai Memberatkan APBN

Jika wacana ini lolos, besaran dana untuk saksi pemilu untuk satu kali pemungutan suara, negara harus menganggarkan sekitar Rp 10 triliun. 

Demikian pula jika terjadi putaran kedua, negara harus kembali menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk membiayai seluruh saksi.