Perppu Pembubaran Ormas Dinilai Berpotensi Langgar Hak Berserikat dan Berkumpul

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berniat menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mempercepat upaya pembubaran organisasi masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Terkait hal itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Alghiffari Aqsa menilai, cara tersebut bisa menjadi langkah yang tidak tepat.

Ia mengakui, lewat Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden berwenang menerbitkan perppu. Namun, pasal itu menyebutkan, dasar penerbitan Perppu harus ada "kegentingan yang memaksa".

(Baca: Berniat Terbitkan Perppu, Pemerintah Dinilai Tidak Siap Bubarkan HTI)

Oleh karena itu, menurut Alghiffari, perlu dikaji terlebih dahulu oleh pemerintah bahwa penerbitan Perppu untuk membubarkan HTI nantinya sudah masuk dalam kategori "genting yang memaksa".

"Sebenarnya saat ini tidak ada kegentingan yang memaksa," kata Alghiffari saat dihubungi, Kamis (18/5/2017).

Menurut Alghiffari, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan kegentingan yang dimaksud, bisa jadi penerbitan perppu justru melanggar hak.

"Justru Perppu ini berpotensi melanggar hak asasi warga negara untuk berserikat dan berkumpul," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati jika ingin menerbitkan Perppu.

(Baca: Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Adil soal Perppu Pembubaran Ormas)

Menurut dia, perlu ada penjelasan lebih rinci dari pemerintah terkait penerbitan Perppu tersebut.

Hal yang perlu dijelaskan, di antaranya, apakah perppu itu untuk mengganti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU Ormas) atau ada tujuan lain.

Sebab, UU Ormas mengatur bahwa pembubaran ormas melalui mekanisme pengadilan.

"Mau nembak satu (Ormas) atau semua ini? Ya kan? Kalau Perppu-nya mengatakan bahwa pembubaran ormas tidak perlu melalui pengadilan, berarti semua ormas bisa terdampak," kata Fandi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Makanya perlu kehati-hatian," lanjut dia.