Komnas HAM-INFID Dorong 100 Kepala Daerah Adopsi Konsep Kota Ramah HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional HAM Nur Kholis dan Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama dalam mempromosikan konsep kota ramah HAM.

Nur Kholis mengatakan, melalui kerja sama tersebut, Komnas HAM dan INFID berupaya mendorong pemenuhan nilai-nilai HAM di berbagai daerah melalui penerapan konsep kota ramah HAM.

Menurut dia, pemerintah daerah harus menjadi aktor negara yang mampu mewujudkan konsep kota ramah HAM secara cepat.

(Baca: Aktivis Nilai Ada Upaya Pelemahan Komnas HAM)

Rencananya, Komnas HAM bersama INFID mendorong penandatanganan MoU oleh 100 kepala daerah terkait implementasi konsep tersebut.

"Mempromosikan HAM ke berbagai daerah bukan pekerjaan mudah, tidak bisa hanya dilakukan oleh Komnas HAM saja. Setelah ini kami akan kumpulkan 100 kepala daerah menandatangani MoU terkait upaya mewujudkan konsep kota ramah HAM," ujar Nur Kholis saat memberikan sambutan penandatanganan MoU, di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2017).

Pada kesempatan yang sama, Sugeng Bahagijo menjelaskan, kerja sama dengan Komnas HAM akan fokus pada tiga hal yakni, memperluas adopsi kota ramah HAM, rencana aksi mengenai praktik bisnis yang sesuai prinsip HAM dan sosialiasi konsep kota ramah HAM.

"Kami melihat bahwa kombinasi antara CSO dan Komnas HAM akan menghasilkan langkah yang baik akan hasilkan satu kebijakan yang menyeluruh terkait pemajuan ham," kata Sugeng.

Sugeng menuturkan, persoalan maraknya radikalisme dan intoleransi di berbagai daerah bisa diminimalisasi jika pemerintah daerah berperan aktif.

(Baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas)

Menurut dia, daerah yang sudah mengadopsi konsep kota ramah HAM terbukti memiliki angka praktik intoleransi lebih rendah.

Dua kota yang telah mengadopsi konsep kota ramah HAM yakni, Bojonegoro dan Purwakarta.

"Target kami, ingin mendorong adanya Inpres (Instruksi Presiden) untuk pelaksaan kota ramah HAM di seluruh indonesia," kata Sugeng.