Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Nilai Ada Upaya Pelemahan Komnas HAM

Kompas.com - 14/05/2017, 18:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM menilai ada upaya pelemahan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari mandatnya sebagai lembaga penyelidikan dan penghentian pelanggaran HAM.

"Ada upaya pelemahan Komnas HAM," kata Kepala Divisi KontraS, Feri Kusuma, di acara jumpa pers bertema "Selamatkan Komnas HAM", di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/5/2017).

Pelemahan itu, lanjut Feri, dilihat dari menurunnya peran Komnas HAM dari mandat awalnya tersebut. Ada figur yang menurut dia berusaha melemahkan lembaga tersebut.

"Kita tahu kasus pelanggaran HAM berat ini siapa saja yang terlibat dari dulu," ujar Feri.

Feri menyebut, upaya melakukan rekonsiliasi kasus pelanggaran HAM, termasuk melemahkan kerja Komnas HAM.

"Itu melemahkan Komnas HAM, karena Komnas HAM lembaga penyelidikan untuk ke proses hukum, bukan ke lembaga rekonsiliasi," ujar Feri.

Baca: 5 Rekomendasi agar Seleksi Pimpinan Komnas HAM Lebih Baik

Pelemahan Komnas HAM juga terjadi di internal sendiri, di mana pihak Komnas HAM dinilai ada yang berkompromi dengan pemerintah soal pelanggaran HAM.

"Padahal lembaga Komnas HAM ini independen yang tugasnya penyelidikan," ujar Feri.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, pelemahan Komnas HAM contohnya dari mangkirnya pelanggar HAM yang dipanggil lembaga tersebut.

"Tapi yang paling terlihat bagaimana melemahkan Komnas HAM dari anggota. Jadi pilih saja anggota yang ngawur-ngawur, maka Komnas HAM akan busuk dengan sendirinya," ujar Asfinawati.

Baca: Komnas HAM Dinilai Alami Degradasi Kredibilitas

Karenanya, dia berharap pemilihan komisioner Komnas HAM melalui proses yang lebih baik. Agar Komnas HAM bisa kembali menjalani tugas sesuai mandatnya dengan baik.

Sebab, lembaga ini diperlukan untuk penegakan kasus HAM dan mengawasi pemerintahan.

"Komnas HAM diperlukan dan PBB memandatkan adanya lembaga HAM nasional untuk memantau jalannya pemerintahan," ujar Asfinawati.

Kompas TV 60 Calon Komisioner Komnas Ham Lolos Ujian Tertulis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com