Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belasan Tahanan Narkoba Kabur dari Polres Binjai, Enam Ditangkap

Kompas.com - 14/05/2017, 15:07 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 18 tahanan melarikan diri dari Satuan Narkoba Polres Binjai, Sumatera Utara, Sabtu (13/5/2017) malam.

Sejumlah polisi yang piket malam itu mendengar teriakan beberapa tahanan bahwa ada tahanan lain yang melarikan diri.

"Petugas mendapati sebuah lubang di dinding sebelah kamar mandi sel narkoba," ujar Rikwanto melalui keterangan tertulis, Minggu (14/5/2017).

Tahanan kabur dengan cara melubangi dinding kamar mandi. Mereka melubangi dengan menggunakan gerendel pintu sel yang terlebih dahulu dilepas oleh para tahanan yang kabur.

Polres Binjai langsung meminta bantuan personel Brimob dan Kodim untuk mencari tahanan yang kabur. Polisi juga menghubungi pihak keluarga untuk meminta tahanan menyerahkan diri.

Adapun personel yang dilibatkan dalam pengejaran yaitu 200 personel Polres Binjai dan 60 personel satuan Brimob. Kemudian, hingga Minggu siang, sudah ada enam tahanan yang kembali.

Sebagian besar dari mereka diserahkan pihak keluarga, yaitu Rizqy Prayudha alias Yudha, Boncu Ali Kenap, Deni Syahputra alias Deni, dan Arfan Ramadan alias Dedek.

Sementara dua orang lainnya, yaitu Sehat Ginting alias Keling dan Radit Ananda Ginting ditangkap di seputaran Binjai.

Petugas yang diterjunkan di lapangan masih terus mencari dengan mengelar razia, berkomunikasi dengan pihak keluarga tahanan, dan mengerahkan Bhabinkamtibmas.

Rikwanto mengimbau tahanan yang masih dalam pelarian untuk menyerahkan diri.

"Sudah dikeluarkan DPO dan disebarkan ke khalayak ramai. Polri akan melakukan pengejaran kemanapun sampai ditemukan," kata Rikwanto.

(Baca juga: 442 Tahanan Kabur, Kepala Rutan Dicopot, Kakanwil Kemenkum HAM Riau Dievaluasi)

Kompas TV Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia meminta pejabat rumah tahanan untuk mendata jumlah tahanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com