Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri OBOR di China, Jokowi Intip Peluang Jalur Sutra Modern

Kompas.com - 13/05/2017, 15:18 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia meraba peluang apa yang dapat dimasuki dalam jalur sutra modern antar negara atau dikenal dengan tajuk One Belt One Road (OBOR).

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo akan hadir di Beijing, China dalam rangka pertemuan dengan negara-negara yang ikut dalam pola dagang baru yang digagas China tersebut.

"Kita ingin tahu sebetulnya arahnya ke mana OBOR ini. Oleh sebab itu, kita datang. Mau lihat konsep besar OBOR sendiri seperti apa," ujar Jokowi di Base Ops Halim Perdanakusuma, sesaat sebelum terbang ke Beijing, Sabtu (13/5/2017).

"Nanti setelah kita lihat konsep besarnya, baru kita akan bisa masuk dari sebelah mana," lanjut dia.

Jokowi menyebut, ada 50 negara yang hadir dalam pertemuan yang digelar pada 14 hingga 15 Mei 2017 tersebut. Namun, tercatat hanya 29 kepala negara yang ikut.

"PM Najib (Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak) hadir. Presiden Erdogan (Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan) juga ada. Kita diundang, ya kita akan hadir," ujar Jokowi.

Baca juga: Ini Komentar Jokowi Setelah Jajal Satu Ruas Trans Papua dengan Motor Trail

Berdasarkan siaran pers resmi Istana, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan beberapa kepala negara sahabat, di antaranya Presiden RRT Xi Jingping, Perdana Menteri Fiji, Perdana Menteri Polandia, Presiden Swiss, Managing Director IMF dan Sekretaris Jenderal Liberal Democratic Party Japan.

Presiden berharap kunjungan tersebut dapat mendatangkan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia dan juga rakyat di negara-negara yang hadir dalam forum tersebut.

Menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1, Jokowi dan rombongan terbang dari Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 12.30 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Beijing, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Baca juga: Terbang ke Beijing, Ini yang Dilakukan Jokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com