Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Demokrat Anggap Wajar Curhat SBY yang Jadi Korban "Hoax"

Kompas.com - 08/05/2017, 22:05 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai wajar saat Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung dirinya yang menjadi korban hoax.

Saat penandatanganan petisi antihoax di Lapangan Bumigora, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/5/2017), SBY mengatakan dirinya kerap menjadi sasaran hoax saat Pilkada DKI berlangsung. SBY juga meminta agar penegakan hukum terkait hoax tidak tebang pilih.

"Itu sudah jelas. Yang disampaikan di Lapangan hari Minggu kemarin itu fakta yang dialami sehingga sesuai dengan gerakan politik yang kami lakukan," ujar Hinca saat ditemui di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB, Senin (8/5/2017).

(Baca: Soal Kebebasan Pers, SBY Singgung Hoaks yang Menyasar Dirinya)

Apalagi, lanjut Hinca, hoax tersebar secara masif sepanjang kampanye Pilkada Jakarta berlangsung hingga sekarang. Saat ditanya apakah ucapan SBY terkait netralitas terhadap aparat penegak hukum dalam menindak hoax menandakan masih tebang pilih, Hinca menjawan sekenanya.

"Kalau sudah bentuk statement kan clear. Tak hanya kita, masyarakat kecil kita juga merasakan. Lalu dia (SBY) buatkan contoh yang diketahui publik. Ya begitu itu," papar Hinca.

Dalam sambutannya seusai menandatangani petisi antihoax bersama warga Mataram, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lantas menyinggung hoaks yang menyasar dirinya saat Pilkada Jakarta berlangsung.

(Baca: SBY: Boleh Tidak SBY Main Twitter?)

Saat menyinggung hoaks yang menimpa dirinya, suara SBY meninggi. Ia merasa saat Pilkada Jakarta banyak mendapati pemberitaan bermuatan hoax terkait dirinya dan keluarga. Presiden keenam RI itu juga menyinggung penggerudukan rumahnya oleh sekumpulan mahasiswa tanpa mengetahui sebabnya.

"Mestinya hukum ditegakan. Bagi kami yang ingin keadilan sejati penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Pemberantasan hoax dan fitnah tak boleh tebang pilih. Negara harus adil menegakan hukum. Polisi harus adil, semua harus adil," ujar SBY di Lapangan Bumigora, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (7/5/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com