Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Warga Papua Puas dengan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/05/2017, 10:39 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo mengatakan mayoritas warga Papua puas dengan program dan kinerja pemerintahan Joko Widodo serta pemerintah daerah.

Hendro manyampaikan hal itu berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia di Papua pada 23 Maret-2 April 2017.

"(Berdasarkan hasil survei) mayoritas warga puas," ujar Hendro, melalui pernyataan tertulis, Jumat (5/5/2017).

(baca: Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi)

Dalam survei Indikator, kata Hendro, kepuasan warga Papua terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 90 persen.

Warga Papua, kata Hendro, puas dengan program-program yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo di Tanah Papua. Misalnya program bahan bakar minyak (BBM) satu harga, tol laut dan tol udara.

"Mayoritas menilai positif, 62 persen merasa puas dengan pelaksanaannya sejauh ini. Dan positif program ini dapat menekan harga di Papua," kata Hendro.

Indikator Politik juga mengukur penilaian warga terhadap pemerintahan daerah yang kini dipimpin Lukas Enembe. Berdasarkan hasil survei tersebut, 71 persen warga menyatakan cukup puas dengan kepemimpinan Lukas.

Hendro menjelaskan, warga memang masih menyoroti kinerja pemerintah daerah atas sejumlah isu mendasar, di antaranya seperti ketersediaan air bersih, minimnya jaringan listrik hingga biaya berobat yang dinilai masih kurang.

Selain itu, berdasarkan survei Indikator, warga Papua juga menyoroti masalah ketertiban dan keamanan di daerah mereka.

"Namun, secara umum, publik menilai kondisi ekonomi Provinsi Papua dalam setahun terakhir membaik," ujar Hendro.

Indikator Politik kemudian bertanya kepada warga yang menjadi responden soal pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 2018.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Lukas Enembe memeroleh dukungan 29,2 persen, disusul John Wempi Wetipo (3,8 persen), Ones Pahabol (2,7 persen), Habel Melkias Suwae (1,8 persen), Wellington Lod Wenda (1,8 persen) dan Paulus Waterpauw (1,5 persen).

Dalam survei tersebut, Indikator Politik Indonesia melibatkan 710 warga Papua sebagai responden.

Metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat kesalahan atau margin of error mencapai kurang lebih 3,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Rachmat Hidayat)

Kompas TV Survei Tunjukan Publik Puas Dengan Pemerintahan Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com