Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 22/03/2017, 14:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Indo Barometer, mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam 2,5 tahun menjabat. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka 66,4 persen.

"Kalau kita lihat, angkanya cukup lumayan kalau melihat persoalan yang cukup banyak," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sementara itu, tingkat ketidakpuasan responden sebesar 32 persen. Di samping itu, ada 1,6 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tak menjawab.

Survei juga dilakukan untuk menakar tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Qodari mengatakan, responden yang menjawab puas dengan kinerja Kalla yaitu 57,8 persen. Sementara yang menyatakan tidak puas sebesar 35,8 persen.

Alasan pemerintahan Jokowi-JK dianggap berhasil yakni meningkatnya program pembangunan dengan angka 17,6 persen. Disusul dengan pelayanan pendidikan yang lebih baik dengan angka 10,1 persen.

"Masyarakat menyebut pembangunan terasa, juga bicara soal kartu-kartu, dan pembangunan infrastruktur," kata Qodari.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat dari survei Indo Barometer sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2016, yakni sebesar 58 persen.

Qodari mengatakan, jika Jokowi berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, maka diyakini dalam survei jelang Pemilu Presiden 2019 angkanya mencapai 80 persen.

"Itu sudah bagus banget. Sekitar dua taun ke depan harus bisa kejar kekuatan 14 persen," kata Qodari.

Survei Indo Barometer dilakukan di 34 provinsi dalam kurun 4 - 14 Maret 2017. Jumlah responden 1.200 dengan margin of error kurang lebih 3 persen. Beberapa pertanyaan diajukan secara terbuka sehingga responden bisa menulis sendiri jawabannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com