Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 22/03/2017, 14:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei Indo Barometer, mayoritas responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo dalam 2,5 tahun menjabat. Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka 66,4 persen.

"Kalau kita lihat, angkanya cukup lumayan kalau melihat persoalan yang cukup banyak," ujar Qodari dalam diskusi "Evaluasi Publik 2,5 Tahun Pemerintah Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Sementara itu, tingkat ketidakpuasan responden sebesar 32 persen. Di samping itu, ada 1,6 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tak menjawab.

Survei juga dilakukan untuk menakar tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Qodari mengatakan, responden yang menjawab puas dengan kinerja Kalla yaitu 57,8 persen. Sementara yang menyatakan tidak puas sebesar 35,8 persen.

Alasan pemerintahan Jokowi-JK dianggap berhasil yakni meningkatnya program pembangunan dengan angka 17,6 persen. Disusul dengan pelayanan pendidikan yang lebih baik dengan angka 10,1 persen.

"Masyarakat menyebut pembangunan terasa, juga bicara soal kartu-kartu, dan pembangunan infrastruktur," kata Qodari.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah meningkat dari survei Indo Barometer sebelumnya yang dilakukan pada Oktober 2016, yakni sebesar 58 persen.

Qodari mengatakan, jika Jokowi berhasil mempertahankan, bahkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, maka diyakini dalam survei jelang Pemilu Presiden 2019 angkanya mencapai 80 persen.

"Itu sudah bagus banget. Sekitar dua taun ke depan harus bisa kejar kekuatan 14 persen," kata Qodari.

Survei Indo Barometer dilakukan di 34 provinsi dalam kurun 4 - 14 Maret 2017. Jumlah responden 1.200 dengan margin of error kurang lebih 3 persen. Beberapa pertanyaan diajukan secara terbuka sehingga responden bisa menulis sendiri jawabannya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com