Busyro: Dalam Kasus Novel Baswedan, Presiden Tak Hargai Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Polisi belum bisa menemukan pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April lalu. Usulan agar dibentuk tim investigasi gabungan antara Polisi, KPK, dan masyarakat sipil telah disampaikan para mantan pimpinan KPK bersama sejumlah pegiat anti korupsi.

Wadah pegawai KPK pun telah menyampaikan aspirasinya kepada pimpinan KPK dan Presiden agar tindak teror yang menimpa Novel segera terungkap.

Menanggapi kondisi itu, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak merespons kasus ini dengan membentuk tim investigasi gabungan. Begitu pula dengan sikap para pimpinan KPK.

"Itu tidak menghargai, bukan hanya tidak merespon. Presiden tidak menghargai pegawai KPK," ujar Busyro di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

(Baca: Jokowi Diminta Bentuk Tim Gabungan Investigasi Kasus Novel)

"Harusnya aspirasi itu direspon oleh Presiden dan pimpinan KPK. Dua-duanya tidak menghargai pegawai KPK, ini aneh banget," tambah Busyro.

Menurut Busyro, teror yang menimpa Novel menjadi sinyal bahwa teror terus mengancam KPK. Dan yang akan terus terancam adalah para pegawainya.

"Kalau pimpinan KPK (menjabat) cuma empat tahun kan. Tapi yang permanen kan pegawai KPK," kata Busyro.

Meskipun tidak optimis, namun Busyro mengingatkan bahwa kasus ini harus terungkap. Jika tak terungkap, sangat mungkin kejadian teror akan terulang.

"Banyak yang khawatir kalau ini tidak sunguh siungguh (diungkap) akan terjadi kasus lain lagi," kata Busyro.

(Baca: Polisi Ketahui Identitas Terduga Penyerang Novel Baswedan)

Penyiraman air keras dilakukan oleh orang tidak dikenal seusai Novel melaksanakan shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta.

Penyiraman itu diduga dilakukan oleh dua orang yang berboncengan dengan sepeda motor. Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar yang sedang ditangani KPK. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Beberapa waktu terakhir, Novel terlibat persoalan di internal KPK. Novel yang mewakili Wadah Pegawai KPK menolak secara tegas rencana agar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) diangkat langsung dari anggota Polri yang belum pernah bertugas di KPK sebelumnya.