Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Ideologi Selain Pancasila Dilarang Disebarkan di Kampus

Kompas.com - 04/05/2017, 14:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan sikap pemerintah terkait munculnya organisasi-organisasi yang tidak mengusung ideologi Pancasila di lingkungan perguruan tinggi.

Wiranto mengatakan, pemerintah melarang organisasi melakukan pembinaan ideologi selain Pancasila, tidak hanya di kampus, tapi juga di tengah masyarakat.

"Kalau ada organiasi-organisasi yang melakukan pembinaan ideologi selain Pancasila atau katakanlah bertentangan dengan Pancasila di kampus itu kami larang, kita tak izinkan," ujar Wiranto saat ditemui usai bertemu dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan perguruan tinggi negeri dan Swasta se-Jabodetabek di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2017).

(baca: Ketua Umum MUI: Indonesia Itu Republik, Tak Perlu Lagi Bicara Khilafah)

Wiranto menuturkan, Pancasila sebagai ideologi negara dan ungkapan 'NKRI harga mati' bukan sekadar slogan, melainkan satu hal fundamental yang menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, semua pihak diharapkan menyadari dan mencegah jika ada kemungkinan beberapa pihak yang ingin membelokkan ideologi negara.

"Tatkala ada satu masukan-masukan lain di kampus yang mencoba untuk membelokkan atau mengganggu atau katakanlah mencoba, itu yang kami cegah. Hal ini yang tidak bisa kita biarkan," ucapnya.

"Apapun, (ideologi) kiri, kanan atau ekstrem yang berlawanan dengan Pancasila dan disebarkan di kampus itu dilarang. Tidak dibenarkan," kata Mantab Menhankam Pangab itu.

(baca: Mendagri: Teriak-teriak Anti-Pancasila, HTI Bisa Dibubarkan)

Dia berharap pihak akademisi berperan dalam membendung perkembangan ideologi anti-Pancasila di lingkungan kampus.

Menurut Wiranto, kebebasan akademis saat ini seharusnya diarahkan untuk membangun kualitas kebangsaan yang berlandaskan Pancasila di kalangan mahasiswa.

Hal itu penting dilakukan, sebab pemerintah tengah memperkuat ideologi negara untuk membangun kualitas kebangsaan dalam menghadapi persaingan global.

Kompas TV Demokrasi Kebablasan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

JK Sampaikan Duka Cita Wafatnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Nasional
PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

PKS: Kami Berharap Pak Anies Akan Dukung Kader PKS Sebagai Cagub DKJ

Nasional
Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Pilih Bungkam Usai Rapat dengan Komisi X DPR soal UKT, Nadiem: Mohon Maaf

Nasional
Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Anggota DPR Cecar Nadiem soal Pejabat Kemendikbud Sebut Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier

Nasional
Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Jokowi Disebut Berpotensi Masuk Partai Lain Usai Bobby Gabung Gerindra

Nasional
Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Jokowi Minta Pembangunan Jalan-Jembatan Darurat di Daerah Terdampak Banjir Sumbar Segera Tuntas

Nasional
Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Kompolnas Yakin Polisi Bakal Bekuk 3 Buronan Pembunuhan “Vina Cirebon”

Nasional
Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Menkes Sebut Efek Samping Vaksin AstraZeneca Terjadi di Wilayah Jarang Kena Sinar Matahari

Nasional
PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

PKS Terbuka Usung Anies dalam Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Singgung Sejumlah PTN Terkait UKT, Kemendikbud: Justru UKT Rendah Tetap Mendominasi

Nasional
Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Dewas KPK Belum Diperiksa Bareskrim Terkait Laporan Nurul Ghufron

Nasional
Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Jokowi Berharap Meninggalnya Presiden Iran Tak Pengaruhi Harga Minyak Dunia

Nasional
Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Fakta soal Istana Merdeka, Tempat Soeharto Nyatakan Berhenti dari Jabatannya 26 Tahun Lalu

Nasional
Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Bobby Nasution Gabung Gerindra, Politikus PDI-P: Kita Sudah Lupa soal Dia

Nasional
Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Kunjungi Pentagon, KSAD Maruli Bahas Latma dan Keamanan Pasifik dengan US Army

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com