Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Sebut Kolumnis Ekonomi yang Kritik Jokowi Salah Paham

Kompas.com - 03/05/2017, 19:44 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki mengatakan, kolumnis Jake Van Der Kemp telah salah paham terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo.

Jake adalah kolumnis ekonomi di media massa Hong Kong bernama South China Morning Post yang mengkritik penyataan Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Hong Kong tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

"Saya pikir, beliau salah paham terhadap pernyataan Presiden," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (3/5/2017).

Teten mengklarifikasi, Presiden Jokowi sebenarnya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbaik ketiga di antara negara-negara yang tergabung di dalam G-20, bukan di antara negara-negara di Asia.

"Yang disampaikan Presiden dalam slide-nya, Indonesia menempati urutan ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi setelah China dan India, dalam negara G-20. Bukan Asia atau dunia," ujar Teten.

Negara-negara G-20 antara lain, Amerika Serikat, Uni Eropa, Britania Raya, Perancis, Republik Rakyat Tiongkok, Italia, India, Jepang, Arab Saudi dan Rusia.

Pernyataan Presiden tersebut, lanjut Teten, bukan sekali dua kali diungkapkan. Jika melakukan kunjungan kerja ke mana pun, Presiden Jokowi selalu mengungkapkan data tersebut.

"Jadi data itu sudah sangat sering disampaikan ke masyarakat, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaik ketiga di antara negara G-20," ujar Teten.

(Baca: 2018, Jokowi Bidik Pertumbuhan Ekonomi Hingga 6,1%)

Presiden Jokowi sebelumnya menyebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah yang terbaik ketiga setelah China dan India. Pernyataan itu diungkapkan Presiden saat kunjungan kerja ke Hong Kong.

Pernyataan Jokowi itu dikritik Jake. Ia lantas menulis opini di media berbahasa Inggris terbesar di Hong Kong dengan judul: "Sorry President Widodo, GDP Rankings are Economists Equivalent of Fake News".

Jake mempertanyakan klaim peringkat ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi seperti yang disampaikan Jokowi. Sebab di Asia, banyak negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada Indonesia.

Misalnya Vietnam 6,2 persen, Timor Leste 5,5 persen, Papua Nugini 5,4 persen dan Myanmar 7,3 persen. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,02 persen.

Kompas TV Untuk tahun depan, pemerintahan Joko Widodo kembali tancap gas dan membidik pertumbuhan ekonomi hingga 6,1 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com