Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bamsoet: Memangnya Penyidik KPK Tidak Diasuransi?

Kompas.com - 18/04/2017, 07:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengobatan penyidiknya, Novel Baswedan, dikritik Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Menurut dia, seorang penyidik seharusnya ditanggung asuransi kesehatan dalam menjalankan tugasnya.

"Apa penyidik KPK tidak diasuransi? Apa dana di KPK tidak mencukupi?" kata Bamsoet saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senin (17/4/2017).

Ia khawatir, bantuan tersebut nantinya dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam mengusut perkara korupsi.

(Baca: Jokowi Setuju Biaya Pengobatan Novel Baswedan Ditanggung Negara)

Menurut dia, KPK dapat berkomunikasi dengan DPR bila memerlukan bantuan dari negara. Pasalnya, ada dana cadangan darurat yang dapat digunakan untuk kondisi demikian.

Sementara itu, kritik yang disampaikan Bamsoet ditampik Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarief. Menuru dia, setiap penyidik ditanggung asuransi.

Hanya saja, biaya pengobatan yang dapat ditanggung terbatas. Ia bersyukur bahwa Presiden dan Wakil Presiden bersedia membantu pengobatan tersebut.

"Kemudian ditindaklanjuti oleh Sekjen yang melakukan pertemuan dengan Menkeu," ujarnya.

Ia memastikan, KPK akan mempertanggungjawabkan setiap uang yang dikeluarkan untuk proses pengobatan Novel.

Kompas TV Tim Medis Pastikan Kesehatan Jaringan Mata Novel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com