Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato di Acara Nahdlatul Wathan, Wapres Singgung Ricuh DPD

Kompas.com - 05/04/2017, 15:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyinggung kericuhan yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah.

Kericuhan itu berlangsung saat proses pergantian kursi pimpinan DPD, Senin (3/4/2017).

Awalnya, ketika menyampaikan sambutan pada seminar nasional Nahdlatul Wathan di Universitas Negeri Jakarta, Rabu (5/4/2017), Wapres meminta agar para tokoh dari organisasi yang dibentuk pada tahun 1934 itu dapat menjaga keberlangsungan organisasi.

“Semoga dengan pertemuan ini, lebih membesarkan dan memajukan Nahdlatul Wathan termasuk persatuannya,” kata Kalla.

(baca: Gubernur NTB "Lobi" JK agar Farouk Tetap Jabat Pimpinan DPD)

Hadir dalam seminar tersebut sejumlah tokoh Nahdlatul Wathan, Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi, senator DPD asal NTB Farouk Muhammad, dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Farouk sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD.

Wapres mengingatkan, pendiri Nahdlatul Wathan, Tuan Guru KH Muhammad Zainuddin Abdul Majid selama ini dikenal sebagai sosok yang berjuang demi persatuan bangsa dan Tanah Air.

(baca: Wapres Anggap Kisruh DPD Memalukan)

Karena itu, sudah sepatutnya bagi seluruh pengikutnya meneladani sifat Kiai Zainuddin.

“Karena apabila beliau (Kiai Zainuddin) selalu mengajukan persatuan bangsa, tapi kita sendiri tidak bersatu itu tidak sempurna. Jadi saya harap ini juga menjadi ajang persatuan untuk kita semuanya,” ujarnya.

“Tentu jangan seperti DPD begitu kan. Insya Allah kita doakan,” lanjut dia.

(baca: Zulkifli Hasan Sebut Oesman Sapta Bakal Mundur sebagai Wakil Ketua MPR)

Posisi Farouk dan GKR Hemas yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua DPD, diganti setelah proses pemilihan kursi pimpinan DPD, Selasa (3/4/2017) dini hari.

Pergantian kursi yang sempat diawali kericuhan itu akhirnya menetapkan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD serta Nono Sampono dan Damayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD.

Perwakilan Mahkamah Agung memandu ketiganya mengucapkan sumpah jabatan pimpinan DPD pada Selasa kemarin.

Kompas TV Usai Kisruh, DPD RI Pilih Ketua Baru Secara Aklamasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com