Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Farouk, Kursi Pimpinan DPD Digoyang Sejak Lama oleh Loyalis Oesman Sapta

Kompas.com - 05/04/2017, 10:12 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Farouk Muhammad merasa kursinya sebagai Wakil Ketua DPD sudah digoyang sejak lama.

Farouk mengatakan, sejak Oesman Sapta kalah dalam pemilihan pimpinan DPD pada awal periode 2014, para pendukungnya terus bersatu dan memperbesar kekuatan.

"Jadi kekalahan pada saat itu membuat ini jadi bersatu, makin solid. Itu kita rasakan sejak kepemimpinan Pak Irman Gusman, kita merasakan," kata Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Farouk mengatakan, para loyalis Oesman Sapta itu mulai mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan DPD.

Salah satu argumen yang disuarakan, yakni pimpinan DPD tidak bisa memperjuangkan amandemen Undang-Undang 1945 agar mendapatkan kewenangan yang lebih besar.

Ada juga argumen bahwa pimpinan DPD tidak bisa memperjuangkan hak keuangan anggota.

Farouk menegaskan bahwa pimpinan DPD sudah memperjuangkan amandemen dan bicara dengan berbagai pihak. Namun, prosesnya memang membutuhkan waktu cukup lama.

"Mungkin saja karena kehebatan kepemimpinan Pak OSO, mungkin saja itu (amandemen) bisa terwujud. Cuma tadinya kita mengharapkan itu cari jalan yang baik, musyawarah," ucap Farouk.

Singkat cerita, akhirnya keluar tata tertib Tata Tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD menjadi hanya 2,5 tahun sehingga harus dilakukan pemilihan ulang.

Oesman Sapta terpilih sebagai Ketua DPD dalam pemilihan Selasa (4/4/2017) dini hari, bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua.

Farouk mengatakan, sebenarnya ia berencana untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan itu.

Namun, mendadak keluar putusan Mahkamah Agung yang pada intinya membatalkan tata tertib DPD mengenai masa jabatan pimpinan 2,5 tahun.

Dengan putusan MA itu, maka jabatan pimpinan DPD tetap 5 tahun dan tak ada pemilihan hingga akhir periode pada 2019.

Farouk akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti pemilihan karena menganggapnya ilegal.

"Sialnya kita kenapa putusan MA ini datang. Kalau enggak, kita siap untuk pemilihan. Saya sudah petakan kekuatan saya. Termasuk pihak pro-OSO yang mendukung saya. Tapi saya enggak mau ikut pemilihan ilegal," kata dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com