Kata Farouk, Kursi Pimpinan DPD Digoyang Sejak Lama oleh Loyalis Oesman Sapta

JAKARTA, KOMPAS.com - Farouk Muhammad merasa kursinya sebagai Wakil Ketua DPD sudah digoyang sejak lama.

Farouk mengatakan, sejak Oesman Sapta kalah dalam pemilihan pimpinan DPD pada awal periode 2014, para pendukungnya terus bersatu dan memperbesar kekuatan.

"Jadi kekalahan pada saat itu membuat ini jadi bersatu, makin solid. Itu kita rasakan sejak kepemimpinan Pak Irman Gusman, kita merasakan," kata Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2017).

Farouk mengatakan, para loyalis Oesman Sapta itu mulai mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan DPD.

Salah satu argumen yang disuarakan, yakni pimpinan DPD tidak bisa memperjuangkan amandemen Undang-Undang 1945 agar mendapatkan kewenangan yang lebih besar.

Ada juga argumen bahwa pimpinan DPD tidak bisa memperjuangkan hak keuangan anggota.

Farouk menegaskan bahwa pimpinan DPD sudah memperjuangkan amandemen dan bicara dengan berbagai pihak. Namun, prosesnya memang membutuhkan waktu cukup lama.

"Mungkin saja karena kehebatan kepemimpinan Pak OSO, mungkin saja itu (amandemen) bisa terwujud. Cuma tadinya kita mengharapkan itu cari jalan yang baik, musyawarah," ucap Farouk.

Singkat cerita, akhirnya keluar tata tertib Tata Tertib DPD Nomor 1/2016 dan 1/2017 yang memangkas masa jabatan pimpinan DPD menjadi hanya 2,5 tahun sehingga harus dilakukan pemilihan ulang.

Oesman Sapta terpilih sebagai Ketua DPD dalam pemilihan Selasa (4/4/2017) dini hari, bersama Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai wakil ketua.

Farouk mengatakan, sebenarnya ia berencana untuk kembali mencalonkan diri dalam pemilihan itu.

Namun, mendadak keluar putusan Mahkamah Agung yang pada intinya membatalkan tata tertib DPD mengenai masa jabatan pimpinan 2,5 tahun.

Dengan putusan MA itu, maka jabatan pimpinan DPD tetap 5 tahun dan tak ada pemilihan hingga akhir periode pada 2019.

Farouk akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti pemilihan karena menganggapnya ilegal.

"Sialnya kita kenapa putusan MA ini datang. Kalau enggak, kita siap untuk pemilihan. Saya sudah petakan kekuatan saya. Termasuk pihak pro-OSO yang mendukung saya. Tapi saya enggak mau ikut pemilihan ilegal," kata dia.

Farouk kini pasrah dengan terpilihnya Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pimpinan DPD.

Mahkamah Agung sudah mengambil sumpah jabatan ketiganya sebagai pimpinan DPD pada Selasa (4/4/2017) malam.

Farouk tetap merasa rangkaian pemilihan dan pengambilan sumpah jabatan itu melanggar hukum. Namun, ia mengaku tidak akan melakukan upaya perlawanan.

"Kalau diberitahu kami tidak sah lagi, yasudah. Silahkan makan itu jabatan," kata Farouk.

Anggota DPD dari Kepulauan Riau, Djasarmen Purba mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan, pihak Oesman Sapta telah melobi para anggota DPD sejak lama agar bisa melenggang sebagai Pimpinan DPD.

Lobi tersebut bahkan telah berjalan sejak sebelum Oesman Sapta menjadi Ketua Umum Partai Hanura.

Namun, lobi dilakukan bukan oleh Oesman Sapta, melainkan tim suksesnya.

Djasarmen mengakui dilobi oleh dua orang dari pihak Oesman Sapta. Mereka adalah Anggota DPD dari wilayah timur. Namun, ia enggan membeberkan nama.

Ia bahkan sempat dirayu akan diberikan kursi pimpinan DPD dari wilayah barat jika ikut mendukung Oesman Sapta.

Oesman Sapta mengaku tidak pernah sekali pun melobi seorang anggota DPD untuk mendukungnya dalam pemilihan ketua DPD.

"Saya enggak lobi. Saya enggak pernah lobi-lobi. Saya enggak mengenal lobi-lobi," kata Oesman usai membaca sumpah jabatan selaku ketua DPD.