Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel KPU-Bawaslu Siap Paparkan Proses Seleksi kepada Komisi II DPR

Kompas.com - 30/03/2017, 11:20 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim panitia seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) siap memaparkan proses seleksi kepada Komisi II DPR dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Kamis (30/3/2017) pagi.

Anggota Pansel KPU-Bawaslu, Betti Alisjahbana menuturkan, pihaknya juga akan menyampaikan profil 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR.

"Insya Allah melalui paparan ini dan tanya jawab akan kami sampaikan bahwa kami mengikuti proses yang baik, profesional dan semua prosesnya dirancang agar kita mendapatkan calon pimpinan KPU dan Bawaslu yang mempunyai integritas, kemampuan kepemimpinan, kompetensi, independen dan berbadan sehat," kata Betti sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(baca: DPR Akan Pertanyakan Tak Lolosnya Sejumlah Nama kepada Timsel KPU)

Kesempatan ini sekaligus digunakan untuk menjawab keraguan beberapa anggota Komisi II yang meragukan proses dan hasil seleksi tim pansel.

Betti meyakini calon-calon yang saat ini lolos merupakan figur-figur terbaik yang diseleksi pansel.

"Sesuai yang diamanatkan undang-undang dan kami rancang keseluruhan proses seleksinya agar kita bisa mendapatkan calon yang sesuai," ucapnya.

(baca: Nasdem: DPR Tak Berhak Intervensi soal Nama Calon Anggota KPU-Bawaslu)

Sebelumnya, Anggota Komisi II Yandri Susanto mengatakan, Komisi II ingin mengonfirmasi sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi calon anggota KPU-Bawaslu yang selama ini dibahas di internal komisi.

Salah satunya, kata Yandri, mengenai tidak lolosnya semua anggota Bawaslu periode 2012-2017.

Sementara, semua anggota KPU periode 2012-2017 yang kembali mencalonkan diri, dinyatakan lolos.

"Apakah Bawaslu gagal total semuanya? Padahal menurut Komisi II bagus, misalnya. Apakah ada permainan di pansel? Itu yang mau kami konfirmasi," kata Yandri, Rabu (29/3/2017).

(baca: Tak Tepat jika DPR Pertanyakan Kerja Pansel Jaring Calon Komisioner KPU-Bawaslu)

 

Komisi II juga akan menanyakan soal kemungkinan adanya kepentingan di balik proses seleksi anggota KPU-Bawaslu itu atau adanya "titipan" dari pihak-pihak tertentu.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Al Muzzammil Yusuf.

"Ya ada banyak pertimbangan lah ini kan partai politik. Pertarungan 2019. Masa harus ditanya itu. Jangan jamin ada malaikat semua. Itu kan proses check and balance. Pansel dalam seleksi kan boleh ditanya kapan itu dipilih," kata Muzammil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com