Sigit: Tak Ada Urgensi Perpanjang Masa Jabatan Komisioner KPU-Bawaslu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisoner Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas menilai, DPR sebaiknya segera memproses calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang sudah diserahkan pemerintah.

Sebab, masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini akan berakhir pada 12 April 2017.

"Yang idealnya sebenarnya memproses 14 nama yang sudah ada di DPR," kata Sigit kepada Kompas.com, Jumat (24/3/2017).

Sigit mengakui bahwa jabatan komisioner KPU yang ada saat ini bisa diperpanjang. Ia juga menegaskan bahwa seluruh komisioner KPU yang ada siap untuk mengabdi lebih lama.

Namun, perpanjangan jabatan Komisioner KPU dan Bawaslu dinilai tidak mendesak.

"Urgensi untuk diperpanjang tidak ada," ucap Sigit.

Sigit menilai tidak tepat apabila proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu baru dilakukan menunggu revisi Undang-undang Pemilu selesai.

Sebab, UU yang ada saat ini masih bisa digunakan sebagai dasar untuk memilih calon komisioner KPU dan Bawaslu yang baru.

"Kalau ada perubahan UU itu belum berlaku selama belum disahkan. Yang berlaku hukum positif yang ada saat ini," ucap Sigit.

Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan 14 nama bakal calon komisioner KPU dan 10 nama bakal calon komisioner Bawaslu ke DPR RI.

Sesuai prosedur, DPR seharusnya segera melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

Dengan demikian, DPR semestinya memilih tujuh calon komisioner KPU dan lima komisioner Bawaslu untuk dikembalikan ke pemerintah dan dilantik menggantikan pejabat sebelumnya.

Meski demikian, DPR hingga akhir Maret 2017 ini, belum juga melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada bakal calon komisioner KPU dan Bawaslu.

Alasannya, DPR masih menunggu rampungnya pembahasan RUU Pemilu. Sebab, dalam RUU itu, diwacanakan penambahan jumlah komisioner KPU dari tujuh menjadi sembilan orang.

Alasan lain, saat ini muncul wacana dari Pansus RUU Pemilu untuk memilih komisioner KPU yang juga berasal dari unsur partai politik. Meski begitu, wacana ini masih menuai perdebatan.