Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polemik Angkutan "Online", Polri Minta Tak Ada yang Main Hakim Sendiri

Kompas.com - 21/03/2017, 13:00 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan isu konflik antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis teknologi atau angkutan online.

Hal yang belakangan terlihat justru muncul kericuhan antara pengendara dua jenis angkutan itu, yang berujung aksi kekerasan.

"Kita mengharapkan semua pihak untuk tidak main hakim sendiri termasuk mereka yang bergerak di bidang transportasi konvensional," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3/2017).

Tidak sedikit bentrok yang terjadi antara angkutan umum dengan taksi online, misalnya. Ini termasuk yang terakhir terjadi di Bogor, di mana sopir angkot sengaja menabrak pengemudi ojek online hingga dilarikan ke rumah sakit.

Boy mengatakan, kemungkinan ada kecemburuan sosial angkutan umum yang merasa kehilangan pelanggan karena lebih memilih angkutan berbasis online.

Namun, tak bisa dipungkiri kenyataan bahwa masyarakat mencari angkutan yang lebih mudah diakses dengan biaya yang relatif murah.

"Pemanfaatan teknologi dalam dunia usaha transportasi adalah sebuah dampak dari sebuah proses pembangunan," kata Boy.

Boy berharap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 menjadi solusi bagi masalah tersebut.

Peraturan ini menjadi payung hukum angkutan online dengan disertai syarat-syarat tertentu. Boy meminta agar para pemangku kepentingan dalam bisnis angkutan ini mampu bersaing secara sehat.

"Jadi semua tadi sudah ditekankan kepada daerah untuk menggelar forum dialog antara pengusaha, antara organisasi organda yang ada, antara pengusaha dengan otoritas di daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo yang dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat," kata Boy.

Polri ikut serta menjaga keamanan agar tak terjadi ketegangan yang berlarut-larut. (Baca: Polri Ikut Atasi Konflik Angkutan Berbasis "Online" Vs Konvensional)

Jika tidak, maka kondisi tersebut akan semakin meresahkan masyarakat karena banyaknya bentrok dan aksi anarkis.

"Bagi kepolisian yang terpenting tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang mengarah kepada gangguan keamanan dan aksi kekerasan," ucap Boy.

apalagi sampai menimbulkan korban, korban harta benda, koran jiwa, akibat dari proses yang terjadi ini," kata dia.

(Baca juga: Langkah Polri Antisipasi Konflik Angkutan "Online" Vs Konvensional)

Kompas TV Salah Paham, Sesama Pengendara Ojek Online Bersitegang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com