Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Yakin Anggotanya Tak Terkait Korupsi E-KTP

Kompas.com - 13/03/2017, 12:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, partainya telah mengklarifikasi kepada anggota-anggotanya yang disebut terlibat dalam proyek e-KTP.

Demokrat yakin tak ada anggota partainya yang terlibat korupsi e-KTP.

"Terkait masalah ini, untuk anggota memang sudah beberapa yang kami klarifikasi," kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

"Kami yakini bahwa Partai Demokrat tidak sama sekali terkait dengan masalah penyelewengan e-KTP," lanjut dia.

Agus mengatakan, Demokrat mendorong agar kasus tersebut diproses secara tuntas secara adil, transparan dan akuntabel.

"Ini harus diproses dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Politisi Partai Demokrat itu.

(Baca: Menyusuri Jejak Lama Bau Busuk Proyek E-KTP...)

Ia mengingatkan, ada pakta integritas yang mengikat anggota Demokrat.

Salah satu poin dalam pakta integritas tersebut, menyebutkan, "Sebagai pejabat publik saya akan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan korupsi, suap, asusila, narkoba, dan pelanggaran berat tersebut. Bila saya tersangka, terdakwa dan terpidana sesuai dengan kode etik saya siap menerima sanksi yang ditetapkan dewan kehormatan."

"Seluruhnya masih berlaku bagi siapa saja, termasuk saya sendiri yang menandatangani pakta integritas, bahwa apabila kami memang tersangkut masalah korupsi kemudian sudah dibuktikan tentunya harus mengundurkan diri," ujar Agus.

"Itu sudah menjadi tanggung jawab dari Fraksi Partai Demokrat," kata dia.

Sejumlah nama besar disebut dalam dakwaan persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP pada Kamis (9/3/2017) lalu.

Puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Kompas TV Desakan mundur bagi pejabat yang terjerat kasus korupsi E-KTP terus disuarakan oleh beberapa elemen masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Jokowi Rapat Bahas Aksesi OECD dengan Menko Airlangga dan Sri Mulyani

Nasional
Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Korban Banjir Lahar di Sumbar hingga 16 Mei: 67 Orang Meninggal, 20 Warga Hilang

Nasional
Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Kemenag Beri Teguran Keras ke Garuda Indonesia soal Mesin Pesawat Rusak

Nasional
Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Spesifikasi HNLMS Tromp, Kapal Fregat Belanda yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Banyak Pabrik Pindah dari Jabar dan Picu PHK, Menperin: Itu Perhitungan Bisnis

Nasional
Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Prabowo Bantah Pemerintahannya Bakal Terapkan Proteksionisme

Nasional
Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Klaim Tak Pernah Rekomendasikan Proyek di Kementan, SYL: Semua Harus Sesuai SOP

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Capai 8 Persen di 3 Tahun Pemerintahannya

Nasional
Jelang Juni, Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Bansos Beras atau Tidak

Jelang Juni, Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Bansos Beras atau Tidak

Nasional
SYL Mengaku Tak Tahu Ada Patungan di Kementan untuk Kepentingannya

SYL Mengaku Tak Tahu Ada Patungan di Kementan untuk Kepentingannya

Nasional
Sebut Gaya Kepemimpinan Militeristik Tak Lagi Relevan, Prabowo: Saya Keluar dari Militer 25 Tahun Lebih

Sebut Gaya Kepemimpinan Militeristik Tak Lagi Relevan, Prabowo: Saya Keluar dari Militer 25 Tahun Lebih

Nasional
Cucu SYL Ditransfer Duit Rp 20 Juta dari Kementan

Cucu SYL Ditransfer Duit Rp 20 Juta dari Kementan

Nasional
Paham 'Ngedan' Penghalang Ideologis Prabowo

Paham "Ngedan" Penghalang Ideologis Prabowo

Nasional
Profil 7 Pimpinan LPSK Periode 2024-2029

Profil 7 Pimpinan LPSK Periode 2024-2029

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com