JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menonaktifkan sementara pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus korupsi proyek e-KTP. Tujuannya, agar penuntasan kasus yang sedang ditangani KPK bisa berjalan lancar.
"Presiden harus gerak cepat untuk mengambil tindakan cepat bertahap, yang progesif bagi KPK, supaya KPK bisa cepat (mengusut tuntas), karena masyarakat menunggu dan mengawasi," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar di gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3/2017).
Dalam surat dakwan terhadap Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, disebutkan puluhan pejabat publik yang diduga menerima suap.
Adapun kerugian negara akibat kasus tersebut, sekitar Rp 2 triliun. Jika melihat dari modus dan jumlah kerugian negara tersebut, Haris menduga masih ada proyek lain yang juga dikorupsi.
"Kalau liat dari angka dan modus dan orang-orang yang terlibat mungkin sudah sering kayak gini," katanya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus tegas segera menonaktifkan bawahannya jika ingin kasus ini terungkap tuntas. Jika tidak, akan banyak bantahan yang kemudian akan menghambat proses pengungkapan.
"(Penuntasan) jalan slow akan beri ruang untuk nama yang disebutkan melakukan manuver. Dua hari terakhir sudah banyak bantahan, misalnya, Gamawan Fauzi (Mantan Menteri Dalam Negeri) menuduh balik ketua KPK. Jadi, saya pikir jangan dikasih 'angin' orang-orang itu," kata Haris.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
