Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief Hasan Tegaskan Demokrat Dukung Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 10/03/2017, 20:29 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan momen yang ditunggu-tunggu publik.

Sebab, kata dia, hubungan keduanya sempat renggang saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Hal itu terlihat dari kicauan SBY di twitter yang langsung menyinggung Jokowi.

Pertemuan kemarin, kata Syarief, mengklarifikasi hal-hal yang terjadi di antara kedua tokoh tersebut semasa masa kampanye kemarin.

(Baca: Jokowi dan SBY Bertemu, Akbar Berharap Politik Nasional Kembali Stabil)

"Semua sudah clear, mereka juga sepakat untuk sering ketemu. Ini sangat bagus buat bangsa ini. Dan itu pasti akan membuat bangsa ini ke depan lebih bagus. Apalagi kedua pemimpin ini kan secara rutin sepakat akan bertemu. Intinya di situ," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (10/3/2017).

Ia mengatakan pertemuan Jokowi dan SBY kemarin juga menunjukan dukungan yang besar dari Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Bahkan, Syarief menegaskan Demokrat menginginkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sukses sampai 2019.

"Dari awal sampai sekarang Partai Demokrat itu mendukung pemerintah kalau semua programnya bagus, sesuai dengan keinginan rakyat. Tapi kalau ada yang enggak baik, kami akan tetap berikan masukan dan solusi. Itu pemikiran Partai Demokrat," papar Syarief.

(Baca: Setya Novanto: Pertemuan Jokowi-SBY Bawa Ketentraman bagi Rakyat)

Presiden Joko Widodo mengaku membahas banyak hal dalam pertemuan dengan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertemuan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/3/2017) siang.

Ketika ditanya apa isi pembicaraannya dengan SBY, Jokowi mengaku membahas banyak hal. "Berkaitan dengan politik nasional, ekonomi nasional, diskusi banyak hal," ucap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com