Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Akan Hapus Penggunaan Merkuri dalam Pertambangan

Kompas.com - 09/03/2017, 20:06 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan menghapus penggunaan merkuri pada pertambangan, khususnya pada pertambangan rakyat dan pertambangan emas skala kecil.

Penghapusan penggunaan merkuri ini dibahas secara khusus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (9/3/2017).

"Saya mendapatkan banyak informasi bahwa penggunaan merkuri di 850 spot pertambangan rakyat telah menimbulkan dampak pencemaran yang sangat berbahaya," kata Jokowi.

Penggunaan merkuri, lanjut Jokowi, bukan saja berbahaya bagi kesehatan 250.000 penambang, tapi juga berdampak bagi keluarga dan terutama pada anak-anak serta kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar tambang.

Selain itu, pencemaran merkuri juga mengakibatkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara, air, maupun tanah.

"Ini tidak boleh dibiarkan, apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang telah menandatangani konvensi minamata. Dan untuk itu saya minta diambil langkah-langkah cepat," ucap Jokowi.

Kepala Negara meminta ada pengaturan kembali pertambangan rakyat maupun pertambangan skala kecil yang berada di luar maupun di dalam kawasan hutan. Setelah diatur tata kelolanya, Jokow meminta agar praktik pertambangan terus diawasi secara ketat.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya untuk melihat lagi tata niaga pengadaan dan distribusi merkuri, termasuk pengawasan dan importasi merkuri. Jokowi mendapat info banyak merkuri ilegal yang masuk ke tambang-tambang rakyat.

Jokowi juga meminta ada edukasi bagi penambang mengenak bahaya merkuri bagi kesehatan dan dampaknya bagi lingkungan.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa pencemaran mercuri juga bisa berakibat tidak hanya bagi para penambang dan keluarganya, tapi juga masa depan anak-anaknya yang bisa lahir cacat fisik maupun mental.

Jokowi meminta solusi nyata kepada jajarannya, bukan sebatas penutupan atau penertiban tambang rakyat ilegal, tapi juga ada upaya pengalihan matapencaharian bagi para penambang.

"Terakhir saya minta warga yang telah terkontaminasi merkuri bisa ditangani kesehatannya, diberi bantuan medis oleh Kemenkes," ucap Jokowi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com