Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah RI Dapatkan Akses Kekonsuleran untuk Temui Siti Aisyah

Kompas.com - 25/02/2017, 07:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

Sumber ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Luar Negeri menyatakan, Pemerintah RI telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang ditahan polisi Diraja Malaysia atas kasus pembunuhan Kim Jong Nam.

Korban adalah kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.  

"Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Menlu Malaysia kepada Menlu RI (Retno LP Marsudi), melalui sambungan telepon pada Jumat (24/2/2017) malam waktu Sydney," kata Direktur Jenderal Perlindungan WNI Muhammad Iqbal, Jumat (24/2/2016) malam, melalui keterangan tertulis.

Menurut Iqbal, akses akan diberikan pada hari ini, Sabtu (25/2/2017) pukul 10.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Menyusul hal tersebut, Menlu Retno telah memerintahkan KBRI Malaysia untuk menggunakan akses itu sebaik mungkin.

(Baca: Belum Ada Tukar Informasi Kepolisian Malaysia dengan Polri soal Siti Aisyah)

Menurut rencana, Tim Perlindungan WNI bersama pengacara akan segera berkunjung ke Kepolisian Cyberjaya, Sabtu.

"Akses kekonsuleran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi secara fisik status kewarganegaraan SA, memastikan kondisinya, dan mendapatkan informasi awal dari SA dalam rangka pendampingan hukum lebih lanjut," ujar Iqbal.

Sebelumnya, hingga Kamis (23/2/2017) malam, Menlu Retno masih berupaya agar KBRI Malaysia mendapatkan akses kekonsuleran untuk bertemu Siti Aisyah.

Kepolisian Diraja Malaysia telah merilis bahwa Kim Jong Nam dibunuh dengan menggunakan racun saraf S2 Diisprophylaminoethyl methyphosphonothiolate (VX).

Racun itu dikategorikan sebagai senjata pembunuh massal oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

(Baca: Nasib Siti Aisyah Akan Ditentukan Setelah Masa Penahanan Maksimal 21 Hari)

Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka pasca-pembunuhan. Bukti penggunaan racun tersebut diketahui setelah salah seorang tersangka terkena dampak bahan kimia pemusnah massal VX.

Namun, aparat kepolisian Malaysia tak merinci dan menyebut siapa tersangka yang dimaksud.

Kompas TV Sikap pemerintah Korea Utara yang menolak hasil otopsi dan meminta agar jenazah Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un telah menyulut ketegangan diplomatik antara Pyongyang dengan Kuala Lumpur. Kelompok pemuda partai berkuasa Malaysia (UMNO) pun menggelar protes di depan kedutaan Korea Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com