Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Website" KPU Diretas, Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Siber

Kompas.com - 17/02/2017, 16:32 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, pemerintah akan mempercepat proses pembentukan Badan Siber Nasional (Basinas) pasca-peristiwa peretasan website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

Situs web resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta diretas pada Jumat (10/2/2017) pagi, menjelang pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Yogyakarta.

"Itu sudah menjadi concern Kemenkominfo, makanya saya sampaikan pemerintah saat ini concern dengan percepatan daripada Basinas," ujar Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (17/2/2017).

(Baca: Basinas Diharapkan Perkuat Sistem Teknologi Perbankan dan Pasar Modal)

Rudiantara pun memastikan, jajarannya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk membenahi sistem agar tidak mengganggu proses penyelanggaraan pilkada serentak 2017 setelah pemungutan suara.

Pembentukan Basinas bakal memberdayakan Lembaga Sandi Negara untuk menjadi embrio.

Jika sudah terbentuk, Basinas akan mengoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri).

"Banyak yang membantu. Dari beberapa stakeholder, tidak hanya dari Kemenkominfo. Pokoknya dari stakeholder yang concern mengenai peretasan kemarin itu sudah bergabung di KPU," ujar dia.

Website KPUD Yogyakarta diretas oleh kelompok hacker yang menamakan diri Gadjah Mada Clown Hacktivism Team.

Mereka mengubah tampilan laman www.kpu-jogjakota.go.id dengan warna hitam dan gambar badut. Peretas juga membuat pesan bertuliskan "Permisi pak/buk mau nanya? Bukannya Jogja dipimpin sama Sultan ya? Kan gak ada pemilu dong. Jadi gunanya KPU buat apaan ya pak/ buk?".

(Baca: Menkominfo Tegaskan Badan Siber Nasional Tak Awasi Sektor Privat)

Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto membenarkan adanya peretasan itu. "Yang di-hack memang website milik KPU Kota Yogyakarta," ujar Wawan.

Wawan menjelaskan, situs tersebut digunakan untuk sosialiasi kegiatan dan aktivitas pilkada di Yogyakarta.

Peretasan ini merupakan kali pertama. "Baru kali ini website di-hack, dan siang tadi tim langsung mengatasi dan memperbaiki," kata dia.

Wawan berjanji akan meningkatkan keamanan website sehingga peretasan tidak terulang kembali.

Kompas TV Hoax Di Negeri Demokrasi- Satu Meja eps 174 bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com