Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tegaskan Infrastruktur Juga untuk Rakyat Kecil

Kompas.com - 17/02/2017, 13:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah tidak hanya akan menguntungkan pengusaha dan pemodal besar.

Jokowi memastikan bahwa pembangunan infrastruktur juga akan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat kecil.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada acara Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) 2017 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2/2017).

Hadir dalam acara ini para menteri kabinet kerja, kepala daerah, dan bos Badan Usaha Milik Negara.

"Sejak awal pemerintah memandang pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi, meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, setiap infrastruktur yang dibangun di berbagai daerah akan menciptakan lapangan kerja untuk warga.

Ia mengingatkan agar para menteri, kepala daerah dan BUMN melibatkan kontraktor-kontraktor kecil saat menggarap proyek di daerah.

"Setiap pembangunan infrastuktur juga akan menumbuhkan pendukung-pendukung dalam rangka infrastruktur itu jadi," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Setelah infrastruktur yang dibangun selesai, lanjut Jokowi, manfaatnya juga akan terasa bagi masyarakat.

Jokowi mencontohkan tol laut. Dulunya sebuah pelabuhan tidak didatangi kapal secara rutin. Namun dengan adanya tol laut, maka pelabuhan bisa didatangi kapal setiap jamnya.

"Sehingga apa, saya ini mendengar langsung dari rakyat. Mereka bisa berjualan kelapa. Karena ada pedagang datang membeli kopra di kampung-kampung. Pedagang itu bisa membawa barang-barang itu karena ada kapal yang jelas. Kapan kapal itu tiba, kapan kapal itu berangkat," ucap Jokowi.

"Jadi kita jangan berpikir bahwa jalan tol ini juga hanya berkaitan dengan dengan yang besar-besar, dengan BUMN. Juga tidak. Karena begitu jalan tol itu jadi akan mempercepat mobilitas orang maupun mobilitas barang, yang akhirnya akan menurunkan harga-harga yang dilalui jalan tol itu," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Dianggap Prabowo Sahabat

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com