Kemensetneg Tunggu Kasasi dari Kontras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sekretariat Negara akan menunggu kasasi yang akan diajukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Hal itu menyusul dikabulkannya permohonan keberatan Kemensetneg terhadap Kontras terkait permintaan publikasi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

"Kami akan menunggu 14 hari apakah ada action dari termohon Kontras mengajukan kasasi. Ketika dia mengajukan kasasi berarti putusan ini belum bisa kami laksanakan," kata Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik Kemensetneg Faisal Fahmi, seusai persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (16/2/2017).

Pada kesempatan itu, Faisal kembali menegaskan bahwa sejak awal Kemensetneg tidak memiliki dan tidak mengetahui keberadaan dokumen TPF Munir.

Hal itu juga telah disampaikan pada persidangan di Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Di dalam permohonan keberatan kami dan fakta-fakta hukumnya juga di dalam persidangan, kami buktikan juga menunjukkan bahwa Kemensetneg itu tidak memiliki, menguasai atau mengetahui keberadaan dokumen tersebu," kata Faisal.

Menurut dia, setelah dokumen TPF Munir diserahkan pada 2005 kepada Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, Kemensetneg tidak menyimpan dan mengelola dokumen tersebut.

Pada sidang keberatan sengketa informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan keberatan Kemensetneg terhadap permohonan Kontras pada Komisi Informasi Pusat (KIP).

Dalam putusannya, KIP memerintahkan Kemensetneg untuk mempublikasikan dokumen TPF Munir dan alasannya tidak mempublikasikan dokumen selama ini.

Majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan dokumen TPF Munir tidak berada di Kemensetneg.

Selain itu, majelis juga menghukum Kontras untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000.