Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Prediksi Kerawanan Terjadi Usai Penghitungan Suara

Kompas.com - 15/02/2017, 08:36 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meminta kepolisian memastikan keamanan selama proses pencoblosan saat pilkada serentak berlangsung.

Menurut dia, yang harus diperhatikan adalah situasi pasca-penghitungan suara.

"Saya pikir pencoblosan pagi ini akan aman. Namun yang rawan pasca-penghitungan suara," ujar Bambang saat mendatangi Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (15/2/2017).

Polisi diminta siap mengantisipasi segala kemungkinan. Itu termasuk perlawanan warga saat calon yang dipilihnya kalah di tempat pemungutan suara.

"Maka kita minta kendaraan-kendaraan anti demonstran dipersiapkan," kata dia.

Sebanyak 12 anggota Komisi III akan mengikuti kegiatan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan untuk berkeliling TPS di Jakarta.

(Baca: Pantau Pilkada, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya Keliling TPS di Jakarta)

Rombongan mereka akan mengunjungi sejumlah TPS yang digunakan sejumlah tokoh penting untuk menggunakan hak suaranya, seperti TPS di Gambir tempat Presiden RI Joko Widodo dan TPS di Dharmawangsa tempat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Bambang berharap, tak hanya polisi dibantu TNI yang menjaga keamanan selama pencoblosan, namun juga diminta peran serta masyarakat. Termasuk para tim sukses masing-masing calon.

"Hanya kami khawatir pasca-penghitungan suara. Jauh hari kan sudah ada isu-isu, ini yang mesti diantisipasi," kata Bambang.

"Para pendukung dan pemilih sebaiknya menerima apapun yang jadi keputusan rakyat setelah penghitungan," ucap dia.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum Kendari, Sulawesi Tenggara mulai mendistribusikan logistik Pilkada untuk 10 kecamatan. Logistik KPU yang didistribusi berisi kebutuhan pilkada seperti kotak suara, kertas suara, tinta dan alat coblos.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com