Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut SBY, Agus Ditakdirkan Tuhan Bernasib Sama seperti Dia

Kompas.com - 14/02/2017, 21:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meyakini bahwa serangan yang dilakukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar terhadapnya sudah direncanakan sejak lama.

Tujuannya, menurut SBY, untuk merusak nama baiknya, keluarganya, khususnya Agus Harimurti Yudhoyono yang maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (14/2/2017) malam.

(Baca: Antasari: Saya Mohon Bapak SBY Jujur, Cerita Apa yang Beliau Perbuat)

SBY meyakini hal itu karena Antasari menyerangnya pada satu hari menjelang Pilkada DKI yang akan digelar Rabu (15/2/2017).

Ia lalu menyinggung serangan fitnah terhadapnya ketika masa tenang menjelang Pilpres 2004. Saat itu dia sebagai calon presiden.

Menurut SBY, Agus ditakdirkan Tuhan bernasib sama sepertinya.

Presiden keenam RI itu mengaku sejak dua bulan lalu sudah memperkirakan serangan seperti ini akan terjadi.

(Baca: SBY: Penghancuran Nama Saya oleh Antasari agar Agus-Sylvi Kalah)

Ia mengaku pernah diingatkan keluarganya bahwa sepertinya akan ada gerakan politik menggunakan Antasari untuk menyerangnya.

"Tampaknya grasi Presiden Jokowi ada muatan politik. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya dan keluarga saya," ucap SBY yang didampingi para elite Demokrat dan kerabatnya.

SBY mengatakan, sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan Antasari tersebut terkait dengan Pilkada DKI.

Menurut dia, serangan ini tidak muncul tiba-tiba oleh Antasari dan aktor-aktor politik di belakangnya.

"Tujuannya agar nama SBY dan Agus tercoreng," ucap SBY.

Antasari sebut SBY tahu

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com