Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akan Hadiri Tanwir PP Muhammadiyah di Ambon

Kompas.com - 13/02/2017, 19:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan menghadiri Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Kepastian itu didapat setelah Jokowi menerima jajaran pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Istana Merdeka, Jakarta (13/2/2017).

Jajaran pengurus PP Muhammadiyah dipimpin Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Sementara Jokowi ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Tanwir Muhammadiyah, sidang tertinggi di bawah Muktamar akan kita selenggarakan di Ambon tanggal 24-26 Februari dan alhamdulillah Insyaallah Presiden akan hadir dan menyampaikan pidatonya," kata Haedar Nashir usai pertemuan.

Menurut Haedar, Jokowi nantinya akan menyampaikan gagasan dan langkah kebijakan pemerintah mengenai ekonomi yang berkeadilan.

Hal tersebut sesuai dengan tema Tanwir yakni kedaulatan dan keadilan sosial.

"Ekonomi berkeadilan sosial akan menjadi concern dan komitmen beliau dalam periode ini dan tampaknya ini merupakan gagasan yang sangat membumi ya, jadi mungkin bisa disebut sebagai jokowinomics," ucap Haedar.

Pada Tanwir nanti, lanjut Haedar, Muhammadiyah juga akan mulai merintis pendirian universitas dan Rumah Sakit di Ambon.

Ini sebagai bagian dari komitmen Muhammadiyah untuk memajukan kehidupan bangsa. 

Kompas TV Semakin mendekati 11 Februari 2017, seruan untuk menjaga ketenangan masa tenang pilkada serentak terus bermunculan. Seperti yang disuarakan PP Muhammadiyah. Lalu bagaimana peran PP Muhamaddiyah dalam menenangkan masyarakat di saat suhu sosial politik meningkat jelang hari "H" pilkada serentak??. Kita berbincang dengan Sekjen PP Muhamamadiyah, Abdul Mu'ti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com