Rasakan Mati Listrik Saat Kunker ke Maluku, Jokowi Langsung Cek PLTU

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sempat merasakan mati listrik saat kunjungan kerja di Provinsi Maluku.

Jokowi pun langsung memutuskan berkunjung ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 15 MW Desa Waai, Maluku Tengah, Kamis (9/2/2017).

“Tadi malam saya diskusi dengan Ketua dan anggota DPRD Maluku dan Kota Ambon. Saya mendapat keluhan mengenai listrik yang kapasitasnya kurang. Tadi pagi kita juga merasakan mati beberapa jam,” kata Presiden saat meninjau proyek PLTU, seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Dalam diskusi tersebut, lanjut Jokowi, diketahui bahwa sebenarnya sudah pernah ada rencana mengenai pembangunan pembangkit listrik di daerah tersebut. Hanya, pembangunan tersebut tidak berlanjut.

“Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melihat seperti apa kondisinya, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Namun, mengenai proses hukumnya, saya belum tahu, akan saya cek dulu,” ujarnya.

Jokowi menambahkan, wilayah Tulehu, Maluku Tengah, yang dekat dengan PLTU tersebut memiliki potensi geotermal yang semestinya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga pembangkit listrik.

Oleh karenanya, pembangunan pembangkit listrik di wilayah tersebut diharapkan tidak menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya.

“Yang jelas kalau di sini memakai bahan bakar batubara sudah tidak benar, harusnya memakai geotermal karena potensi di sini ada, di Tulehu itu ada,” kata Presiden.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan, yang mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa PLTU tersebut seharusnya menjadi sebuah pembangkit listrik independen. Nantinya, PLN akan membeli listrik yang dihasilkan.

Proyek tersebut kemudian menjadi mangkrak karena tidak kunjung dikerjakan.

“Tidak dikerjakan. Saya kira sekarang sudah jadi masalah hukum. Ini mangkrak mulai tahun 2014,” Jonan menjelaskan.

Terkait dengan rencana ke depan mengenai apakah pembangunan tersebut akan dilanjutkan atau tidak, Jonan mengatakan akan terlebih dahulu bertanya kepada PLN mengenai kesanggupan mereka.

Ia pun menyatakan bahwa setiap pulau di Indonesia haruslah memiliki pembangkit listrik independen agar dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

“Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mungkin ada jaringan nasional. Bisa ada, tetapi biayanya mahal dan tidak relevan. Karena itu, setiap pulau harus punya pembangkit independen sendiri-sendiri,” ujarnya.