Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta: Banyak Anggotanya Kader Parpol, DPD Justru Untung

Kompas.com - 31/01/2017, 08:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang menilai tak ada masalah jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) banyak dihuni kader partai politik.

Menurut Oesman, banyaknya anggota yang bergabung dengan partai politik, justru semakin menguatkan aspirasi penguatan DPD.

"Justru lebih diuntungkan. Karena bisa nenyampaikan aspirasi melalui fraksi. Sehingga itu merupakan kekuatan tambahan kepada DPD," kata Oesman Sapta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Saat ini, sudah lebih dari 40 orang anggota DPD disebut bergabung dengan Hanura. Oesman Sapta menilai hal itu sangat berarti bagi penguatan DPD.

 

Apalagi, kata Oesman, hingga saat ini belum ada aturan yang melarang anggota DPD bergabung dengan partai politik. 

"Anggota DPD yang masuk parpol itu sah saja, karena tidak diatur oleh undang-undang, dan dibenarkan UU. Jadi supaya semua pihak memahami siapapun boleh bergabung dengan partai apapun, apalagi sesuai hati nuraninya," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad justru mengaku khawatir jika DPD dihuni terlalu banyak kader partai politik.

Kondisi ini, kata dia, bisa jadi melemahkan komitmen anggota DPD untuk penguatan lembaga. Sebab, persaingan dan kepentingan akan lebih menonjol.

"Ini akan sedikit mempengaruhi misi DPD yang seyogyanya non partisan," kata Farouk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/1/2017).

"Semakin DPD didominasi oleh satu partai, semakin saya khawatir penguatan DPD akan diganjal partai-partai lain," kata dia.

(Baca: 27 Anggota DPD Masuk Kepengurusan Hanura, Pimpinan Khawatir)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com