Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengalaman Berkuasa Tak Surutkan Minat Patrialis pada Materi

Kompas.com - 27/01/2017, 10:39 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyayangkan tertangkapnya hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar dalam kasus korupsi. Padahal, menurut dia, berbagai jabatan telah dicicipi Patrialis.

Patrialis pernah menjadi anggota Komisi III DPR serta menjadi Menteri Hukum dan HAM sebelum dipilih sebagai hakim MK.

"Dia pernah merasakan manisnya jabatan lintas kekuasaan, namun tak menyurutkan minatnya pada materi," ujar Fickar melalui siaran pers, Kamis (26/1/2017).

Padahal, Fickar memandang Patrialis sebagai sosok yang agamis dan terpelajar. Namun, ternyata orientasi hidupnya pada materi mengalahkan intelektualitasnya.

Hal ini memperlihatkan bahwa kekuasaan sebesar apapun, kecenderungan korupsi tetap ada. Sekalipun ia seorang hakim yang memutus keadilan.

(Baca: Mantan Hakim MK Menangis Dengar Patrialis Ditangkap KPK)

"Padahal salary yang diterima sebagai hakim konstitusi cukup lumayan besar untuk hidup," kata Fickar.

Dalam kasus ini, MK tak bisa berbuat banyak selain kooperatif dengan KPK. Justru kejadian ini telah mencoreng wajah MK untuk kedua kalinya setelah terbongkarnya kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar.

"Apa yang terjadi merupakan persoalan integritas orang perorang hakim konstitusi yang sangat berpengaruh pada kewibawaan lembaga MK," kata Fickar.

(Baca:

Fickar menganggap KPK mulai mengembalikan semangatnya memberantas mafia hukum. Semestinya, kata dia, kasus yang menjerat Patrialis itu menjadi momentum KPK untuk tak ragu menjerat sesama oknum penegak hukum lain.

"Kasus ini saya kira bisa jadi momentum bagi KPK menegakan kewibawaannya kembali, terutama penegakan kepada para penegak hukum termasuk kepada oknum jaksa atau polisi," uja Fickar.

Kompas TV Hakim Patrialis Diduga Terima Suap Lebih dari Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com