Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Desak Australia Tangkap Pelaku Pengibar Bendera OPM di Konjen Melbourne

Kompas.com - 26/01/2017, 22:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan,  Pemerintah Indonesia mendesak Australia untuk segera menangkap dua orang pengibar bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne.

Mereka masuk tanpa izin (trespassing).

Retno menyebutkan, ada foto para pelaku pengibar bendera itu dan Pemerintah Australia mengaku telah mengetahui namanya.

Seharusnya, para pelaku bisa segera ditangkap.

"Itu yang jadi pertanyaan, sudah ada fotonya, kita juga sudah tahu namanya, kenapa belum ditangkap? Dan waktunya sudah 20 hari," kata Retno, seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2017).

Retno mengatakan, Indonesia dan Australia merupakan mitra yang saling membutuhkan satu sama lain. 

Akan tetapi, jika sudah menyentuh kedaulatan Indonesia, semua negara yang bermitra wajib menghormati dan patuh pada hukum Internasionl yang berlaku.

Pemerintah Australia, kata Retno, menyatakan akan menyelesaikan proses investigasi kasus pengibaran bendera hingga akhir Januari.

"Kita sudah memiliki basis yang kuat, basis maksudnya aturan, yang seyogianya dijadikan pijakan bagi kedua negara dalam menjalin hubungan bilateral," kata Retno. 

Pemerintah tak mau gegabah untuk menentukan langkah lanjutan jika permintaan ini tak digubris Australia.

"Kami tidak mau hypotethical dulu ya, jadi sudah tahu semua aturannya kan sudah jelas. bahwa ini adalah trespassing. selain melanggar aturan setempat, juga melanggar Vienna Convention, everything is clear. Baik dari segi aturan hukum dan semuanya," kata Retno.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin.

Menurut dia, ada kejanggalan di balik alasan yang disampaikan Australia belum menangkap para pengibar bendera OPM.

"Nah, sikap yang diambil Australia itu sampai sekarang mereka bilang sedang dicari, katanya orangnya nomaden dan lain sebagainya. Kita semua tidak percaya kan," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen.

"Masa mereka memiliki kemampuan mengejar teroris pun cepat, kok hanya mencari dua orang tunawisma yang nomaden itu enggak bisa," lanjut dia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengakui, kepolisian Australia belum berhasil menemukan pelaku pengibar bendera Papua Merdeka, bintang kejora, di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne.

Kepolisian Australia masih menelusuri peristiwa tersebut.

"Informasi yang kami terima, polisi sudah berkomunikasi dengan pihak keamanan KJRI untuk memeriksa CCTV," kata Arrmanatha dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Selain memeriksa CCTV, polisi Australia juga tengah meminta keterangan dari pihak yang mengunggah video pengibaran bendera tersebut di media sosial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com