Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem: Kicauan Fahri soal TKI Tidak Pantas dan Merendahkan

Kompas.com - 26/01/2017, 09:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago memahami keprihatinan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah terkait kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang masih belum diperlakukan layak dan kurang perlindungan.

Meski begitu, ia menganggap bahwa kalimat yang diucapkan Fahri lewat akun Twitter @Fahrihamzah tentang TKI kurang pantas.

"Kalimat yang diucapkan beliau terkait keberadaan TKI memang kurang pantas, terkesan merendahkan dan seharusnya keprihatinan itu ditunjukan dengan support pada TKI melalui regulasi," kata Irma melalui pesan tertulis, Rabu (25/1/2017).

Kata "babu", menurut Irma, cenderung berkonotasi negatif. Ia berpendapat seharusnya Fahri meminta maaf secara resmi atas kicauan yang menuai polemik di publik tersebut.

(Baca: Fahri Hamzah Hapus Kicauan soal TKI di Twitter, Ini Alasannya)

Terlepas dari polemik yang muncul, Irma meyakini Fahri memiliki niat baik untuk memperbaiki kondisi TKI, khususnya dari segi perlindungan.

"Yang perlu dilakukan Pak Fahri adalah mengklarifikasi dan meminta maaf atas ucapannya yang dinilai merendahkan kawan-kawan pekerja migran," ucap Anggota Komisi IX DPR itu.

Melalui akun Twitter-nya, Fahri sebelumnya menulis, "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela...".

(Baca: "Tweet" Fahri Hamzah yang Memancing Reaksi TKI hingga Menaker...)

Adapun permintaan agar Fahri Hamzah meminta maaf juga sudah diungkapkan melalui akun Twitter-nya. Ia pun menjelaskan mengenai kesalahpahaman dalam kicauan terdahulunya.

"Tapi, apapun, kita harus berhadapan. Kepada pemangku profesi yang merasa terhina saya minta maaf. Terima kasih," tutur Fahri melalui akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017) malam.

Kompas TV Apa Alasan Fahri Hamzah Tweet "Anak Bangsa Babu"?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com