Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Beri Arahan Tertutup untuk Calon Dubes

Kompas.com - 18/01/2017, 12:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pengarahan kepada 23 calon duta besar Indonesia. Pengarahan secara tertutup itu diberikan di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Rabu (17/1/2017) pagi.

"Pengarahan bagian dari pemantapan. Dan sengaja tidak kami sampaikan ke media karena itu pengarahan tertutup," kata Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Natsir di Kantor Kemenlu, Rabu.

Arrmanatha enggan merinci apa saja hal-hal yang disampaikan Wapres Kalla dalam arahannya. Namun, secara umum arahan itu terkait kepentingan Indonesia, meliputi investasi, perdagangan dan ekonomi.

"Itu terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dan harapan dari Bapak Wakil Presiden terhadap calon dubes," ujarnya.

Selain Wapres, sejumlah menteri di Kabinet Kerja juga akan memberikan arahan serupa.

"Sudah ada beberapa menteri, baik dari aspek polsoskam (politik, sosial, keamanan), polhukam (politik, hukum, keamanan), menteri ekonomi, dan semua yang ingin kasih pengarahan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan 23 nama calon dubes ke Komisi I DPR untuk menjalani uji kompetensi dan uji kelayakan pada akhir November 2016.

Jokowi juga sudah menerima surat dari DPR terkait hasil uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar untuk negara sahabat.

Kementerian Luar Negeri saat ini tengah melakukan proses lanjutan berdasarkan surat dari DPR tersebut.

Berikut 23 nama calon dubes yang diajukan:

1. Tokyo: Arifin Tasrif 
2. Athena: Ferry Adamhar
3. Bogota: Priyo Iswanto 
4. Canberra: Kristiarto Legowo 
5. Dili: Sahat Sitorus
6. Jenewa: Hasan Kleib 
7. Kabul: Mayjen Dr Ir Arief Rachman 
8. Kolombo: Ngurah Ardiyasa
9. Kiev: Prof Dr Yuddy Chrisnandi
10. Manama: Nur Syahrir Rahardjo
11. Roma: Esti Andayani 
12. Seoul: Umar Hadi 
13. Wina: Darmansjah Djumala
14. New Delhi: Arto Suryodipuro 
15. Dhaka: Rina Soemarno
16. Amman: Andy Rachmianto
17. Bratislava: Wieke Adiwoso
18. Dar Es Salam: Prof Radar Pardede
19. Wellington: Tantowi Yahya 
20. Zagreb: Komjen Sjahroedin
21. Astana: Rachmat Pramono
22. Tunis: Ikrar Nusa Bhakti
23. Kuala Lumpur: Rusdi Kirana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Judi Online, Ketuanya Menko Polhukam

Nasional
PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

PPP Kecewa MK Tolak Gugatannya Terkait Pileg 2024

Nasional
Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Disiapkan PKB Maju Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Masih Diproses ...

Nasional
Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Djoko Susilo Ajukan PK Kedua, Pengacara: Ada Novum yang Bisa Membebaskan

Nasional
Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Rakernas Pertama Tanpa Jokowi, PDI-P: Tidak Ada Refleksi Khusus

Nasional
Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Ida Fauziyah Sebut Anies Baswedan Masuk Radar PKB untuk Pilkada DKI 2024

Nasional
Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Soal Undangan Jokowi ke Rakernas PDI-P, Puan: Belum Terundang

Nasional
Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Kata Kemenkes soal Gejala Covid-19 Varian KP.1 dan KP.2 yang Merebak di Singapura

Nasional
Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Dewas Sebut KPK Periode Sekarang Paling Tak Enak, Alex: Dari Dulu di Sini Enggak Enak

Nasional
MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

MK Sebut 106 Sengketa Pileg 2024 Masuk ke Tahap Pembuktian Pekan Depan

Nasional
Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa 'Dikit' Viralkan

Ingatkan Tuntutan Masyarakat Semakin Tinggi, Jokowi: Ada Apa "Dikit" Viralkan

Nasional
Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Komisi II Setuju Perbawaslu Pengawasan Pilkada 2024, Minta Awasi Netralitas Pj Kepala Daerah

Nasional
Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema 'Student Loan' Imbas UKT Mahal

Sri Mulyani Irit Bicara Soal Skema "Student Loan" Imbas UKT Mahal

Nasional
Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Angka IMDI 2023 Meningkat, Indonesia Disebut Siap Hadapi Persaingan Digital

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com