Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta Anggotanya di DPR Sumbang Rp 10 Juta untuk Ahok-Djarot

Kompas.com - 12/01/2017, 17:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar meminta anggota fraksinya di DPR membantu dana untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sebesar Rp 10 juta per orang.

Adapun jumlah kader Golkar di DPR sebanyak 91 orang. Hal itu dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily.

"Benar. Ini bagian dari partisipasi para anggota Fraksi Partai Golkar untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam pilkada DKI Jakarta," ujar Ace saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2017).

(baca: Pengumpulan Ditutup, Dana Kampanye Ahok-Djarot Mencapai Rp 60 Miliar)

Imbauan tersebut diedarkan lewat surat tertanggal 12 Januari 2017 yang ditandatangani Plt Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir dan Sekretaris Fraksi Azis Syamsuddin.

Para anggota diminta mengirim bantuan tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Fraksi Partai Golkar DPR RI dengan nomor rekening 102-0000021235.

"Demi kemenangan Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) dan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ketua Umun Partai GOLKAR mengharap peran serta dan kesediaan para Anggota Fraksi Partai GOLKAR untuk membantu secara sukarela masing-masing sebesar Rp 10.000.000 setiap Anggota," demikian isi surat tersebut.

(baca: Keyakinan Tim Ahok-Djarot Menang Satu Putaran dengan Dana Rp 60 Miliar)

Tim pemenangan Ahok-Djarot telah menutup proses pengumpulan dana kampanye dari masyarakat per 8 Januari 2017.

Saat proses pengumpulan dana ditutup, tim pemenangan Ahok-Djarot mengklaim jumlah sumbangan yang diterima telah mencapai Rp 60 miliar.

Pengumpulan dana dihentikan karena jumlah yang terkumpul sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kampanye.

Kompas TV Ahok Minta Dukungan untuk Debat Kandidat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com