Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hal yang Mesti Disiapkan Pemerintah Seiring Bertambahnya Kuota Haji RI

Kompas.com - 12/01/2017, 12:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong meminta pemerintah menyiapkan secara maksimal penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Ali, seluruh aspek mesti menjadi fokus perhatian pemerintah. 

Taher menanggapi bertambahnya kuota haji Indonesia untuk tahun ini. Untuk diketahui, selama 2013, kuota haji Indonesia dan negara lainnya dikurangi 20 persen seiring perluasan fasilitas Masjidil Haram. 

 

Ali mengatakan, persoalan imigrasi menjadi salah satu poin yang harus jadi sorotan pemerintah. Dengan penambahan kuota, Ali memprediksi bakal ada peningkatan jumlah kloter hingga 90 kloter.

(Baca: Jokowi: Kuota Haji 2017 Naik 52.200 Orang)

"Saya minta visa enam bulan sebelum berangkat sudah beres. Kemudian paspor juga harus beres," ujar Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Begitu pula dengan tenaga kesehatan yang mendampingi jemaah haji di dalam pesawat selama penerbangan. Ali menuturkan, selama ini hanya tersedia satu dokter di setiap pesawat.

Seorang dokter itu harus menangani 300 hingga 425 orang. Jumlah tersebut dinilai masih sangatkurang.

Selain dokter, menurut Ali, yang juga mesti ditambah adalah tenaga TNI dan Polri.

(Baca: Penambahan Kuota Haji Harus Disertai Kesiapan Ekstra Pemerintah)

"TNI dan Polri kita cuma punya 70 orang tahun ini, kita ingin tambah lagi. Karena di lapangan mereka lebih siap dari yang lain, dalam rangka menangani persoalan haji terutama dalam kaitan dengan orang nyasar dan hilang rata-rata 10 sampai 20 orang per jam," ujar Politisi PAN itu.

Selain itu, juga berkaitan dengan penetapan harga kursi untuk keberangkatan jemaah haji. "Tahun lalu sekitar 34.800 dollar AS. Kalau memberlakukan visa, berapa visanya," ucap Ali.

Hal lainnya, berkaitan dengan prioritas jamaah haji yang dianggap sudah berumur. Ali mengatakan pihaknya ingin agar jemaah haji berusia 60 tahun ke atas didahulukan atas alasan kesehatan.

"Ini kan bukan untuk gratifikasi dan sebagainya tapi mendahulukan yang sudah uzur. Karena kalau tidak begitu kita akan mengalami problem dari sisi kesehatan," tuturnya.

Selama empat tahun, sejak 2013, kuota haji Indonesia ada di kisaran 168.000 orang. Usai renovasi Masjidil Haram tuntas, Arab Saudi mengembalikan kuota haji. 

(Baca: Kuota Tambahan Haji Sebaiknya Prioritaskan Jemaah Tua)

Selain pengembalian kuota sebesar 211.000 jemaah, Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota bagi Indonesia dan memutuskan tambahan 10.000. Artinya kuota haji Indonesia untuk tahun ini sejumlah 221.000 jemaah. 

Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com