Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Optimistis Penyelenggaraan Pilkada Berjalan Sesuai Jadwal

Kompas.com - 11/01/2017, 15:04 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro optimistis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 akan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Hal ini diungkapkan Juri setelah melihat proses pencetakan surat suara pilkada Provinsi Banten yang dikerjakan oleh PT Dian Rakyat, di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (11/1/2017).

"Kami ingin pastikan bahwa tahapan dalam pengadaan logistik pilkada itu berjalan lancar sesuai dengan rencana yang dibuat oleh KPU provinsi. Dan sudah sama-sama lihat hari ini sudah mulai produksi dan tidak ada hal yang buat kami khawatir," ujar Juri.

Ia mengatakan, proses pencetakan surat suara di sejumlah daerah lainnya juga telah berjalan, yakni di Medan, Bogor, Kudus, Klaten, Makassar, Surabaya, dan Jakarta.

"Mudah-mudahan tak ada hal yang buat proses pilkada jadi terlambat. Kalau lihat jadwalnya ini tidak terlalu lama produksi surat suara," kata dia.

Meski demikian, KPU mengkhawatirkan kondisi cuaca saat pendistribusian.

KPU akan mencari strategi agar pendistribusian berjalan lancar sehingga surat suara sampai ke KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tepat waktu dan tidak rusak.

"Tinggal KPU rancang distribusi supaya surat suara dan kebutuhan lain sampai di tempatnya tepat waktu, jumlah tepat, dan kualitas terjaga. Jangan sampai nanti surat suara karena kondisi musim hujan, distribusi, dan ganggu kualitas surat suara," kata Juri.

Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017.

Ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Adapun jumlah surat suara yang dicetak secara nasional untuk Pilkada serentak 2017 sekitar 45.591.762 lembar.

Rinciannya, yakni 22.918.568 lembar untuk pemilihan bupati atau wali kota dan 22,673,194 lembar untuk pemilihan gubernur.

Kebutuhan tinta sidik jari sebanyak 199.322 botol.

Untuk segel kotak suara sebanyak 2.093.971 keping.

Sedangkan kebutuhan hologram yang akan digunakan untuk formulir C1 sekitar 330.627 keping.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com