Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ingin Usung Prabowo Pilpes 2019, Zulkifli Ucapkan Selamat

Kompas.com - 11/01/2017, 10:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan merespons wacana Partai Gerindra yang ingin kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam pemilu 2019.

Menurut Zulkifli, dukungan terhadap sosok tertentu sebagai capres merupakan hak masing-masing partai politik.

"Kami hormati penuh haknya Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo. Kami ucapkan selamat," ucap Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2016).

 

(baca: Fadli Zon: Mayoritas Kader Gerindra Ingin Prabowo Maju Pilpres 2019)

Zulkifli mengatakan, partainya masih menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan sosok yang akan didukung dalam Pilpres 2019.

"PAN bagaimana? Kalau PAN nanti, Belanda masih jauh," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya masih fokus pada agenda politik terdekat, seperti Pilkada DKI, dan mendukung jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Yang jelas kami masih fokus mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga berakhir pada 2019, itu saja. Kalau soal dukungan kepada capres 2019, itu masih terlalu lama," kata Eddy, saat dihubungi, Senin (9/1/2017) malam.

(baca: Fadli Zon Yakin Prabowo Dapat Menang Pilpres 2019, Ini Alasannya)

Eddy mengatakan, mendukung jalannya pemerintahan Jokowi-JK membutuhkan fokus tersendiri, untuk memastikan roda pemerintahan berjalan dengan lancar hingga 2019.

Prabowo sebelumnya mengaku belum berpikir untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Hal itu belum diputuskannya karena waktu pemilihan masih lama

 
 

"Masih lama, dua tahun lagi. Lihat nanti," ujar Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, mayoritas kader Gerindra ingin Prabowo kembali maju sebagai capres.

 

Wacana pencapresan Prabowo di Pemilu 2019 berawal dari sambutan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, dalam Rapat Akbar Partai Gerindra dalam rangka konsolidasi Pilkada DKI Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2017).

"Saya kira Gerindra perlu mencalonkan kembali, mayoritas ingin mencalonkan Pak Prabowo di 2019. Saya kira itu perlu sebagai bagian dari perjuangan Gerindra ke depan, yakni mencalonkan beliau menjadi presiden," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/1/2017).

(baca: Sandi Sebut Prabowo Presiden 2019-2024, Prabowo Diam)

Saat ditanya terkait respons Prabowo yang diam saja saat dielu-elukan sebagai Presiden RI 2019 pada Rapat Akbar Gerindra, Fadli menganggap wajar respons Prabowo itu.

Sebab, kata Fadli, usulan pencapresan Prabowo memang berasal dari aspirasi para kader, bukan dari elite partai.

Fadli mengatakan, yang pasti pencapresan Prabowo sudah menjadi konsensus di Partai Gerindra.

Kompas TV Fadli Zon: Insya Allah, Gerindra Bisa Menangkan Prabowo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

Nasional
SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

Nasional
Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

Nasional
Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com