Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmawati Soekarnoputri Duga Ada yang Sengaja Rancang Kasus Makar

Kompas.com - 10/01/2017, 20:27 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan makar, Rachmawati Soekarnoputri, menduga kasus yang menjerat dirinya dan tujuh orang lain atas dugaan makar telah dirancang oleh pihak tertentu. Hal itu disampaikan Rachmawati saat bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (10/1/2017).

Selain Rachmawati, hadir pula Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Ernalia Sri Bintang, Hatta Taliwang, dan beberapa anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA).

Dalam kesempatan itu, pihak DPR yang menyambut audiensi adalah Wakil Ketua Fadli Zon serta anggota Komisi III, Wenny Warouw dan Supratman Andi Agtas.

Rachmawati bercerita, dugaan itu muncul kali pertama dalam aksi damai pada Jumat (4/11/2016) lalu. Saat itu, setelah pukul 20.00 WIB, kerusuhan terjadi.

(Baca: Polisi Sebut Tersangka Dugaan Makar Gelar Pertemuan Lebih dari 10 Kali)

"Saya punya intuisi ini by design. Seolah-olah ada stigmanisasi karena sebelumnya ada yang menyebut gerakan ini ditunggangi aksi-aksi radikalisme. Tetapi, saya tolak pendapat dari beberapa orang," kata Rachmawati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Jelang dini hari, Presiden Jokowi memberikan keterangan resmi dari Istana negara bahwa kerusuhan yang terjadi setalah aksi damai ditunggangi oleh aktor politik.

Menurut Rachmawati, terdapat upaya untuk menyudutkan aksi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Beberapa pihak menyebutkan massa yang tergabung saat aksi 4/11 itu merupakan aksi bayaran.

Rachmawati menuturkan, saat pertemuan pada Minggu (20/12/2016) di kampus Universitas Bung Karno (UBK), Jakarta, dia melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh nasional dengan dua tema pembicaraan. Pertama, aksi solidaritas bela Islam dan bela negara dalam upaya mengembalikan UUD 1945 yang asli.

(Baca: Curhat ke Pimpinan DPR soal Kasus Makar, Rachmawati Menangis)

Kuasa hukum Rachmawati Soekarnoputri, Yusril Ihza Mehendra, sebelumnya menduga penangkapan Rachmawati dan sejumlah pihak terkait dengan pertemuan di kampus UBK itu. Hal itu disampaikan Yusril pada Jumat (2/12/2016) di Mako Brimob.

"Jauh-jauh hari sudah katakan agar UUD 1945 yang asli bisa kembali lagi. Saya menolak adanya amandemen UUD ke-5, ini bukan barang baru, tahun lalu sudah kami sampaikan. Kami beritakan untuk kembali ke UUD yang asli. Jadi ini dipelintir," ujar Rachmawati.

Kemudian, pada Kamis (1/12/2016), jumpa pers digelar di Hotel Sari Pan Pasific. Saat itu, Rachmawati menyampaikan akan melakukan aksi damai dan memberikan petisi ke Ketua MPR.

(Baca: Dari Balik Jeruji, Sri Bintang Bantah Terlibat Upaya Makar)

Sebelum penyampaian petisi ke MPR pada 2 Desember 2016 terjadi, Rachmawati mengaku telah memberikan surat pemberitahuan ke Polda Metro Jaya. Dipekirakan, sekitar 20.000 orang akan berjalan keluar Gedung MPR.

Selain kepada Polda Metro, Rachmawati juga mengaku telah berkomunikasi perihal kedatangannya kepada Ketua MPR Zulkifli Hasan melalui telepon. Jika tidak memungkinkan, Zulkifli akan digantikan oleh Hidayat Nurwahid.

"Beliau (Zulkifli) mengatakan akan mengusahakan. Karena beliau hadir di Monas ada zikir. Jadi, tidak ada persinggungan yang dituduhkan kepada kami melakukan makar atau pemufakatan jahat itu," ujar Rachmawati.

Kompas TV Soal Dana Makar, Polisi Dalami Peran Firza Husein
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com