Polri Dalami Aliran Dana Teror dari Bahrun Naim Melalui "Fintech"

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) soal aliran dana dari simpatisan ISIS asal Indonesia, Bahrun Naim, ke jaringannya di Indonesia untuk pembiayaan aksi teror.

Transaksi keuangan itu tak dilakukan lewat bank, namun melalui layanan keuangan berbasis teknologi seperti Pay Pal dan Bitcoin.

"Dari pemeriksaan kasus yang berafiliasi ke Bahrun Naim akan didalami untuk bisa dipahami aliran dana tersebut," ujar Martinus di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Martinus menjadikan temuan PPATK sebagai fakta untuk melakukan penyelidikan. Informasi aliran dana tersebut akan ditelusuri kepada pihak penerima yang sudah ditangkap maupun belum ditangkap Polri.

Martinus mengakui, penggalangan dana untuk aksi teroris tak hanya melalui rekening bank. Kemajuan teknologi memungkinkan adanya peredaran uang lewat dunia maya.

"Bitcoin sudah jadi modus pengiriman oleh teroris. Ini jadi pendalaman Polri," kata Martinus.

Namun, Polri belum mengetahui sudah berapa kali adanya transaksi keuangan lewat financial technology (Fintech) dalam kegiatan terorisme.

Tren ini sudah lama diketahui Polri, namun belum pernah diungkap. Dengan informasi dari PPATK inilah yang memperkuat adanya aktivitas lewat dunia maya itu.

Martinus mengatakan, Polri akan berkoordinasi dengan pihak terkait dengan adanya pembayaran lewat Pay Pal dan Bitcoin itu.

Namun, Polri masih menunggu bukti penguat bahwa transaski keuangan itu memang terkait dengan kegiatan terorisme di Indonesia.

"Tidak bisa lakukan penindakan apabila tidak ada fakta perbuatan lawan hukum. Harus bisa dibuktikan dulu, jangan sampai ditangkap tapi tidak punya fakta," kata Martinus.

(Baca juga: Ini Cara PPATK Cegah Aliran Dana ke Jaringan Terorisme)

Sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan para donatur aksi teror juga memanfatkan mekanisme pembayaran online Paypal, dan mata uang virtual.

"Bahrun Naim adalah salah seorang tokoh yang mendalangi berbagai aksi teror di Indonesia, menggunakan sejumlah akun pembayaran online Paypal atau dengan menggunakan bitcoin," kata Kiagus di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2017).

Setelah itu, bitcoin dicairkan menjadi mata uang konvensional. Sepanjang 2016, PPATK sudah menyerahkan sebanyak 105 hasil analisis ke pengegak hukum, termasuk Densus 88 Mabes Polri.

Dari 105 hasil analisis itu, 47 di antaranya adalah inisiatif PPATK, dan sisanya adalah permintaan dari Polri.

Fintech seperti Bitcoin dan Paypal adalah area abu-abu yang rawan dan sudah dimanfaatkan oleh para pelanggar hukum sejak 2013 lalu.

(Baca juga: Polri Akui Tak Mudah Tangkap Bahrun Naim)