Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama Militer Indonesia-Australia Dihentikan, Tak Pengaruhi Hubungan Bilateral

Kompas.com - 04/01/2017, 16:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra memperkirakan tak akan ada dampak yang terlalu besar terkait penundaan kerja sama militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia (Australian Defence Force/ADF) terhadap hubungan bilateral kedua negara.

"Saya kira tidak terlalu berpengaruh terhadap militer Indonesia," kata Supiadin melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

"(Juga) tidak terlalu berpengaruh terhadap hubungan bilateral karena kerja sama militer hanya sebagian kecil dari hubungan bilateral Indonesia-Australia,", sambungnya.

Hingga saat ini, belum diketahui alasan penundaan kerja sama itu. Ada kemungkinan penundaan diduga akibat ada kesalahpahaman antara TNI dengan ADF.

 

(Baca: TNI Tunda Kerja Sama Militer dengan ADF Australia)

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI sebelumnya mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu akibat pengalaman pelatih dari Korps Pasukan Khusus (Kopassus) yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut. Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran-pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut malah menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina lambang negara Indonesia, Pancasila.

(Baca: Menurut Menhan, Oknum Militer Australia yang Hina Pancasila Sudah Diberi Sanksi)

Jika alasan tersebut benar, Supiadin menilai langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, dalam mengadakan kerja sama antarnegara, masing-masing negara harus memegang teguh prinsip-prisip kesetaraan, saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Kalau salah satu dari ketiga prinsip di atas dilanggar, maka TNI berhak menghentikan kerja sama yang sudah dibuat," ucap Purnawirawan Mayor Jenderal TNI itu.

"Hal ini sekaligus sebagai pembelajaran bagi Australia agar tidak seenaknya melecehkan TNI," kata Supiadin.

Dikutip dari Harian Kompas, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Wuryanto menolak menceritakan pihak mana yang menjadi penyebab hingga menimbulkan masalah.

Menurut Wuryanto, setelah dilakukan evaluasi, ada hal-hal teknis yang harus diperbaiki untuk menjaga kerja sama pada masa mendatang.

"Namanya juga hubungan kerja sama antara dua pihak, tentu ada kekurangan di salah satu pihak," ujar kata Wuryanto saat ditanya, di Jakarta, Selasa (3/1).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com