ICMI Minta Pemerintah Lebih Serius dalam Menjalankan Revolusi Mental

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menjalankan program revolusi mental.

Poin tersebut merupakan salah satu rekomendasi ICMI untuk pemerintah terkait bidang politik.

Hasil Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) ICMI tersebut dibacakan dalam konferensi pers Selasa (3/1/2017).

"Pemerintah harus lebih serius dalam melaksanakan 'hijrah moral' atau 'revolusi mental' untuk kebangkitan Indonesia di semua bidang. Sosial, ekonomi, politik, dan hukum," tutur Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddique, membacakan hasil Silaknas di Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa.

Pemerintah, kata Jimly, perlu membangun rasa saling percaya di antara sesama anak bangsa untuk mewujudkan rasa persaudaraan sebagai bangsa Indonesia.

Pemerintah juga diharapkan menghindari langkah-langkah politik yang dapat menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu turut menyinggung kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Agar tak menimbulkan dampak berkelanjutan yang membahayakan keamanan serta stabilitas nasional, ICMI menginginkan agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Karena kasus tersebut sudah masuk ke ranah hukum, maka ia mengajak publik untuk menunggu hasil peradilan.

"Yang benar yang diputuskan hakim. Jadi kita jangan menganalisis yang belum diputus. Biarkan pro dan kontra itu ada, kasus pasti ada pro dan kontranya," kata Jimly.

ICMI berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjaga persatuan dan persaudaraan jelang penyelenggaraan pilkada serentak 2017 serta memilih pemimpin yang amanah, beriman dan bertakwa.

"Di pihak lain, partai-partai politik diharapkan dapat memelopori pilkada yang jujur, adil dan bersih dari politik uang," tuturnya.

Jimly mengatakan, ICMI juga bersedia membantu dan mendukung pemerintah untuk mendengarkan suara dan aspirasi umat Islam sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan Islam inklusif dan toleran.

Terakhir, rekomendasi ICMI di bidang politik adalah meminta agar pemerintah berperan lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan negaara-negara muslim sahabat.

"Meminta kepada pemerintah agar mengambil inisiatif dan melibatkan diri secara lebih aktif untuk turut serta menyelesaikan krisis politik di negara-negara berpenduduk muslim di Timur Tengah dan derita umat muslim Rohingya di Myanmar," ucapnya.