Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diajak Beri Informasi Rekam Jejak Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kompas.com - 03/01/2017, 16:51 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Pemilu Berintegritas mengajak masyarakat turut berpartisipasi aktif mengawal proses seleksi pemilihan calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun tujuh lembaga yang tergabung dalam koalisi ini adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Indonesia Corruption Watch (ICW), Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Puskapol Fisip UI, Indonesian Parlementary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD).

Peneliti Perludem Heroik Muttaqin Pratama menyampaikan, keikutsertaan masyarakat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu sangatlah penting guna mencapai proses demokrasi yang baik dan berintegritas.

Sebab, untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas diperlukan lembaga penyelenggara pemilu yang juga berintegritas.

Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu haruslah diisi oleh orang-orang yang berkarakter dan kompeten.

"Kenapa partisipasi masyarakat penting dalam seleksi KPU, Bawaslu, karena kualitas penyelenggaran pilkada dan pemilu tergantung dari kualitas penyelenggara itu sendiri," ujar Heroik di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2017).

Sementara itu, peneliti ICW Almas Sjafrina menyampaikan, masyarakat dapat menginformasikan latar belakang para calon anggota KPU dan Bawaslu yang lolos tahap selanjutnya melalui email: rekamjejak@antikorupsi.org.

Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan informasi melalui telepon di nomor (021) 7901885/7994015 atau SMS di nomor 087888562428/081318031759.

Kerahkan tracker

Almas melanjutkan, selain mengandalkan informasi dari masyarakat, koalisi pemilu beritegritas juga mengerahkan peneliti atau tracker di sejumlah wilayah yang menjadi tempat tinggal para calon anggota KPU dan Bawaslu.

"Tracker-nya 30 orang di 20 provinsi. Satu tracker bisa pantau satu hingga tiga orang calon anggota KPU dan Bawaslu," ujar Almas.

Almas menjelaskan, para tracker akan menelusuri rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu berdasarkan tiga indikator, yakni integritas, independensi, dan pengetahuan atau pengalaman mengenai kepemiluan para calon yang lolos seleksi.

"Integritas, kami menilai hanya anggota yang berintegritas yang bisa menyelenggarakan pemilu yang berintegritas," ujar Almas.

Untuk independen, setidaknya para calon bersih dari kepentingan politik pihak mana pun.

"Sedangkan pengalaman, karena mereka menjadi penyelenggara sehingga sangat diperlukan komisioner yang sudah benar-benar siap menjalankan tugasnya," ujar Almas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com